HAMDAN BASYAR : PERTARUNGAN POLITIK MESIR KEMBALI PECAH

 


       Jakarta, 1
5 Muharram 1434/ 29 November 2012 (MINA) – Seorang pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, telah terjadi pertarungan politik pada aksi demonstrasi untuk menentang deklarasi konstitusi yang dikeluarkan Presiden Mesir Muhammad Mursi pada Kamis lalu. 

            “Pertarungan politik ini sudah terjadi saat masa transisi” kata Hamdan Basyar saat dihubungi kantor berita Mi’raj News Agency (MINA), Rabu.

            Dalam pemilu legislatif pada akhir tahun 2011, Ikhwanul Muslimin mendapatkan 11 juta suara yang merupakan 43,7 persen  pemilih. Sementara Partai Nur Salafi memperoleh 7 juta suara atau 24,4 persen  pemilih. Total suara keduanya adalah 17 juta atau sekitar 68 persen suara.

          Hal ini menandakan, kelompok Islam mendominasi hasil pemilu itu dan pada 18 Juni  2012, Ikhwanul Muslimin menyatakan, kandidatnya, Muhammad Mursi, memenangkan pemilihan presiden Mesir.

            Presiden Mursi yang baru menduduki jabatannya selama empat bulan sejak 30 Juni 2012 itu  sudah mulai menghadapi oposisi terhadap kebiijakannya, terutama mengenai dekrit presiden yang dikeluarkan pada 22 November 2012. Oposisi tersebut terutama datang dari kalangan militer dan politisi Liberal dan Kristen.

Deklarasi konstitusi yang dikeluarkan Mursi ini berisi beberapa pasal, antara lain:

    Melakukan penyidikan dan pengadilan ulang tersangka kasus pembunuhan demonstran 25 Januari 2011. Tujuan penyidikan ini adalah guna memelihara revolusi dan undang-undang.

     Deklarasi Konstitusi, Undang-undang dan segala keketapan Presiden berlaku mutlak sampai adanya konstitusi baru dan terpilihnya parlemen baru. Deklarasi Konstitusi , UU dan Tapres ini tak bisa diganggu gugat dan dibatalkan dengan cara apapun.

    Jaksa Agung ditunjuk berdasarkan ketetapan Presiden dengan masa jabatan 4 tahun sejak terpilih. 

    Penggantian redaksi “masa pembentukan konstitusi baru Mesir berlaku selama 8 bulan sejak terbentuknya” dengan ” masa berlaku proyek pembuatan konstitusi baru adalah 6 bulan sejak terbentuknya”

    Majelis Syura tak boleh dibubarkan oleh lembaga peradilan manapun. Demikian pula dewan konstituante. 

    Dalam keadaan darurat, adanya kekhawatiran ancaman terhadap revolusi 25 Januari, kehidupan umat, persatuan bangsa atau ada ancaman terhadap lembaga-lembaga negara, maka presiden berhak membuat kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut.

           Hamdan, yang juga  Direktur Eksekutif  Indonesian Society of Middle East Studies (ISMES) itu, mengatakan keputusan pembatalan kelompok pro deklarasi konstitusi Mursi untuk mengadakan demo besar-besaran merupakan keputusan yang tepat. Hal ini dikhawatirkan jika terjadi bentrokan dan menelan korban. “Hal ini dapat merugikan bagi pemerintah Mesir,”  kata Hamdan.

            Menurut Hamdan, tidak tertutup kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan lain baik regional maupun global yang bermain dalam aksi demontrasi saat ini.

         Mursi banyak mendapatkan pujian terutama saat Mesir menjadi mediator genjatan senjata Palestina-Israel. Demontrasi ini akan memecah konsentrasi Mesir untuk mengawal proses genjatan senjata Palestina-Israel. (L.R-22/R-006)

Leave a Reply