Kudeta Atas Kudeta Di Mesir

         Jakarta, 16 Muharram 1434/30 November 2012 (MINA) – Fahmi Howeidi, kolumnis senior Mesir menyatakan dalam tulisannya, Deklarasi Konstitusi yang dikeluarkan oleh Presiden Muhamed Mursi  Rabu (21/11) merupakan langkah proaktif untuk mendahului kudeta hukum yang sedang direncanakan oleh para penentang Mursi.

         “Keputusannya bisa dinilai sebagai kudeta terhadap kudeta,” kata Lembaga Studi Informasi Alam Islam (SINAI) Mesir dalam surat elektroniknya yang mengkutip tulisan kolumnis Fahmi Howeidi dengan judul “Kudeta atas Kudeta” yang diterima kantor berita Mi’raj News Agency (MINA), Kamis malam. (SINAI merupakan sebuah lembaga kajian yang didirikan oleh para mahasiswa Indonesia di Mesir).

         Fahmi, dalam artikelnya berbahasa bahasa Arab yang dialih bahasakan oleh Harun AR dari SINAI, menjelaskan, dapat dilihat dari inti perdebatan dari Deklarasi (yang terkandung dalam Pasal II), yang menyatakan bahwa dekrit dan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden sampai berlakunya Konstitusi baru dan terpilihnya Majelis Shaab (Majlis Rendah) yang baru sudah final dan tidak menerima banding.        

       Pasal ini merupakan perlindungan terhadap keputusan Presiden dari tuntutan hukum para penentang dan pembatalan melalui pengadilan. Ada empat hal yang melatar belakangi pasal ini :

       Mahkamah Konstitusi telah membatalkan keputusan Presiden Muhammad Mursi yang memutuskan kembalinya parlemen untuk bersidang, setelah dibubarkan dengan tidak terhormat oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan tidak sahnya status sepertiga kenggotaan Majelis Shaab.

       Menurut Fahmi, ada tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan bahwa beberapa oknum anggota Mahkamah Konstitusi mendukung sikap politik luar yang membatasi kekuasaan hukum mereka, menyebabkan mereka menentang pemerintah dalam kasus yang sedang terjadi.

       Mereka tidak hanya mengumumkan sikap penolakannya di media, tapi juga terlibat aksi-aksi lapangan. Mereka berperan dalam setiap aktivitas dan perkumpulan. Di sana mereka mengungkapkan penolakannnya terhadap presiden, katanya.

        Perkembangan informasi beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa ada koordinasi antara beberapa hakim di Mahkamah Agung dan hakim lainnya di Dewan Negara, dalam pembagian tugas dan peran dalam upaya menekan lewat jalur hukum

        Fahmi dalam artikelnya juga megatakan beredar informasi ada maksud tertentu dari Mahkamah Konstitusi sesuai arahan mantan presiden Mubarak untuk melakukan aksi “vakum konstitusi” yang direncanakan pada 2/12 mendatang ditujukan untuk menentang legalitas keputusan Presiden Muhammad Mursi, kemudian mengembalikan militer ke panggung kekuasaan.  (T/R22/R-006)

Rate this article!

Leave a Reply