Morsi Jamin Deklarasi Konstitusional Bersifat Sementara

 

    Kairo, 12 Muharram 1434/26 November 2012 (MINA) – Kantor Kepresidenan Mesir dalam siaran persnya Ahad (25/11), meyakinkan bahwa deklarasi konstitusional yang dikeluarkan oleh Presiden Mesir, Mohamed Morsi pekan lalu hanya merupakan tindakan sementara.

   “Hal itu diperlukan untuk menindaklanjuti kejahatan korupsi dan melindungi dewan legislatif yang terpilih,” kata Jurubicara Kantor Kepresidenan Mesir dalam siaran persnya.

    Pernyataan itu mengatakan, ada kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan korupsi yang dilakukan di bawah rezim sebelumnya dan selama masa transisi, serta untuk mencapai hak-hak para martir revolusi, yang hanya dapat dicapai dengan deklarasi tersebut.

   “Presiden menegaskan kembali sifat sementara dari perkataan resolusi, yang tidak dimaksudkan untuk berkonsentrasi pada kekuasaan, tetapi sebaliknya untuk menyerahkan hal itu kepada parlemen yang terpilih secara demokratis dan untuk menghindari setiap upaya untuk melemahkan atau membatalkan dua badan yang dipilih secara demokratis (majelis tinggi tingkat parlemen dan Majelis Konstituante), serta menjaga sikap netral dari lembaga peradilan dan membatalkan politisasi lembaga tersebut,” lanjut jurubicara Kantor Kepresidenan dalam siaran pers tersebut.

   Sementara itu, menurut laporan yang diterima Kantor Berita Mi’raj News Agency (MINA), deklarasi konstitusi Presiden Mesir, Mohammed Morsi, pada Kamis (22/11) lalu menimbulkan reaksi pro dan kontra dunia perpolitikan Mesir.

   Beberapa kalangan memandang ini adalah sebuah langkah bijak dan revolusioner, namun ada juga pihak yang memandang deklarasi konstitusi ini “inkonstitusional”, diktator dan memandang Morsi telah menggunakan wewenangnya untuk meguatkan kekuasaanya.

    Deklarasi konstitusi dikeluarkan Morsi ini berisi beberapa pasal, antara lain:

    Melakukan penyidikan dan pengadilan ulang tersangka kasus pembunuhan demonstran 25 Januari 2011. Tujuan penyidikan ini adalah guna memelihara revolusi dan undang-undang.

      Deklarasi Konstitusi, Undang-undang dan segala keketapan Presiden berlaku mutlak sampai adanya konstitusi baru dan terpilihnya parlemen baru. Deklarasi Konstitusi , UU dan Tapres ini tak bisa diganggu gugat dan dibatalkan dengan cara apapun.

    Jaksa Agung ditunjuk berdasarkan ketetapan Presiden dengan masa jabatan 4 tahun sejak terpilih.

    Penggantian redaksi “masa pembentukan konstitusi baru Mesir berlaku selama 8 bulan sejak terbentuknya” dengan ” masa berlaku proyek pembuatan konstitusi baru adalah 6 bulan sejak terbentuk.

    Majelis Shoura tak boleh dibubarkan oleh lembaga peradilan manapun. Demikian pula dewan konstituante.  

    Dalam keadaan darurat, adanya kekhawatiran ancaman terhadap revolusi 25 Januari, kehidupan umat, persatuan bangsa atau ada ancaman terhadap lembaga-lembaga negara, maka presiden berhak membuat kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut

    Deklarasi Konstitusi ini dimuat di dokumen resmi negara dan akan dilaksanakan semenjak dikeluarkan.

    Deklarasi Konstitusi ini merupakan salah satu langkah guna menjaga revolusi dari pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dan bersembunyi di balik institusi negara, disamping melindungi kerja Dewan Konstituante dari pengawasan lembaga kehakiman. 

    Selain itu Morsi juga mencopot Jaksa Agung Abdel Majid Mahmoud dan mengangkat Thal’at Ibrahim sebagai Jaksa Agung yang baru.

 

Reaksi

    Deklarasi Konstitusi yang dianggap revolusioner ini mendapat sambutan baik dari berbagai kekuatan politik dan dipandang sebagai langkah kongkrit untuk mewujudkan cita-cita revolusi.

    Dalam sambutannya di hadapan ribuan demonstran yang mendukung Deklarasi Konstitusi Pesiden di depan Istana Etihadiyah-Heliopolis pada  Jum’at (23/11), Mursi menegaskan bahwa dia akan membuka  “kartu” oknum-oknum yang mencoba bersembunyi di balik lembaga negara.

    Terkait keputusan ini Mursi menyatakan bahwa ia tak ingin mengambil peran legislatif,  tapi ia merasa perlu bertindak karena melihat adanya ancaman atas kestabilan politik dan pemerintahan dari oknum-oknum tertentu.

    Sebagai sampel adalah keputusan pembubaran parlemen. Disinyalir ada pihak-pihak pendukung status quo yang ingin bermain dalam kebijakan ini. Deklarasi konstitusi ini bertujuan untuk mengkudeta rencana lembaga kehakiman yang masih dikuasai oleh rezim-rezim lama.

    Namun bagi kelompok oposisi Deklarasi konstitusi ini dipandang sebagai keputusan inkonstitusional, diktator dan upaya Mursi untuk mengkudeta lembaga negara lalu mengangkat dirinya menjadi berkuasa penuh.

     Dalam sambutannya di hadapan jutaan pendukung deklarasi konstitusi ini, Mursi menghargai pandangan mereka yang menolak deklarasi konstitusi ini. Apa yang dia lakukan hanyalah untuk menyelamatkan Mesir dari situasi politik yang tak stabil. (AlAhram/SINAI/R-022/R-006)

Leave a Reply