DEMONSTRAN PRO MURSI MENAHAN DIRI

          Kairo, 19 Muharram 1434/1 Desember 2012 (MINA) – Para demonstran yang pro Presiden Mesir Muhammad Mursi menahan diri untuk tidak berhadapan langsung dengan demonstran anti Mursi, terutama di Tahrir Square guna menghindari terjadinya bentrokan berdarah dan munculnya kekuasaan militer.
       “Demonstran pro Mursi menghindari berhadapan langsung dengan demonstran anti Mursi guna menghindari terjadinya bentrokan berdarah. Kalau kekerasan terjadi, kalangan pro Mursi mengkhwatirkan munculnya militer ke puncak kekuasaan,” kata Koresponden Mi’raj News Agency (MINA) Dani Noveri di Kairo, Sabtu malam waktu Jakarta (Sabtu siang waktu Kairo).
        Menurut Dani,  Partai Kebebasan dan Keadilan sebagai sayap politik Ikhwanul Muslimin baru-baru ini menyatakan,   kekuatan Islam, nasional dan revolusioner akan turun ke jalan untuk mendukung pemerintahan  yang berbasis syari’ah dan kepala negara yang  dipilih oleh rakyat pada Sabtu malam dengan jumlah massa sekitar dua juta orang.

       Para demonstran pro Mursi terutama akan memadati halaman Universitas Kairo dan Istana Kepresidenan di Kairo serta di lapangan Masjid  Umar Mukarram di Provinsi Assiut serta di Provinsi  Sohag, Qena, Asor, Aswan ,Laut Merah dan Lembah Baru.
       Sementara itu demonstran anti Mursi sampai sabtu sore waktu setempat masih berkumpul di Tahrir Square di jantung Kairo. Mereka menentang deklarasi konstitusi bahkan ingin menggulingkan pemerintahan Mursi.
       Para demonstran  menutup pintu masuk Tahrir Square dengan kawat berduri dan besi penghambat serta meminta  kepada setiap orang yang datang ke lapangan tersebut untuk menunjukan kartu identitas.
      “Para demonstran anti Mursi umumnya berasal dari kalangan liberal dan sosialis serta anasir-anasir pro mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa banyak di antara demonstran tersebut yang ternyata mendapatkan bayaran dari tokoh-tokoh yang anti Mursi. Mereka sebagian adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan kurang pendidikan, ” Kata Dani.
       Koresponden MINA di Kairo itu juga menyebutkan isi Deklarasi Konstitusi yang dikeluarkan Mursi, antara lain perlunya melakukan penyidikan dan pengadilan ulang tersangka kasus pembunuhan demonstran 25 Januari 2011. Tujuan penyidikan adalah guna memelihara revolusi dan undang-undang.
      Pasal lain menyebutkan, Deklarasi Konstitusi, Undang-undang dan segala keketapan Presiden berlaku mutlak sampai adanya konstitusi baru dan terpilihnya parlemen baru. Deklarasi Konstitusi, UU dan Tapres itu tidak bisa diganggu-gugat dan dibatalkan dengan cara apapun.
    Selanjutnya Jaksa Agung ditunjuk berdasarkan ketetapan Presiden dengan masa jabatan empat tahun sejak terpilih. Berikutnya penggantian redaksional “masa pembentukan konstitusi baru Mesir berlaku selama delapan bulan sejak terbentuknya” dengan “masa berlaku proyek pembuatan konstitusi baru adalah enam bulan sejak terbentuknya konstitusi tersebut.”
    Disebutkan pula, Majelis Syura tidak boleh dibubarkan oleh lembaga peradilan manapun. Demikian pula dewan konstituante.  
    Dalam keadaan darurat, saat adanya kekhawatiran ancaman terhadap revolusi 25 Januari, kehidupan umat, dan persatuan bangsa atau adanya ancaman terhadap lembaga-lembaga negara, maka presiden berhak membuat kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut
    Deklarasi Konstitusi tersebut dimuat dalam dokumen resmi negara dan akan dilaksanakan semenjak dikeluarkan.
    Deklarasi Konstitusi itu merupakan salah satu langkah guna menjaga revolusi dari pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dan bersembunyi di balik institusi negara, disamping melindungi kerja Dewan Konstituante dari pengawasan lembaga kehakiman, demikian laporan Koresponden MINA di Kairo. (L/R-022/R-002)

 

 

 

Rate this article!

Leave a Reply