INGGRIS DAN PERANCIS ANCAM TARIK DUBES DARI ISRAEL

       Ramallah, 19 Muharram 1434/03 Desember 2012 (MA’AN/MINA) – Inggris dan Perancis untuk pertama kalinya dalam sejarah mengancam akan menarik duta besar mereka dari Israel sebagai tanggapan terhadap perluasan pembangunan permukiman Yahudi di Jerusalem Timur dan Tepi Barat, demikian menurut laporan Kantor Berita Palestina Ma’an, Senin.

      Inggris mempertimbangkan untuk menarik duta besarnya dari Israel sebagai tanggapan atas keputusan pemerintah PM Benyamin Netanyahu untuk memperluas permukiman Yahudi di Jerusalem Timur dan Tepi Barat, kata sumber sumber diplomatik di London.

     Sumber sumber lain juga mengatakan kepada Sky News bahwa Kementerian Luar Negeri Inggris sedang mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil dengan mengatakan “semua pilihan ada di meja.”

    Sementara itu stasiun televisi Perancis France 24 mengkutip sebuah surat kabar Israel melaporakan, Perancis juga mempertimbangkan suatu tindakan yang sama.

     Surat kabar Israel, Haaretz juga melaporkan bahwa Perancis juga sedang mempertimbangkan untuk menarik dubesnya dari Isreal.

     Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan membangun 3.000 rumah sebagai tanggapan atas keberhasilan peningkatan status Palestina di PBB dari badan peninjau menjadi Negara Peninjau Non Anggota.

       Selama dua bulan belakangan Kementerian Perumahan Israel mengumumkan tender untuk membangun lebih dari 2.000 rumah baru di Jerusalem Timur dan Tepi Barat yang “berada di luar perbatasan 1967” –yang berarti semua tanah yang dicaplok oleh Israel selama Perang 1967.

       Sebelumnya Amerika Serikat melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasionalnya, Tommy Vietor mengecam tindakan Israel yang memperluas permukiman baru di Jerussalem Timur dan Tepi Barat.

        Sementara itu Menteri Negara Urusan Media Jordania Samih Maaytah mengatakan, keputusan itu bertolak-belakang dengan keabsahan dan hukum internasional, dan menekankan bahwa negaranya menolak keputusan Israel tersebut.

        Dalam pemungutan suara pada Kamis (29/11) di New York, Mejelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang mengakui Palestina berdasakan perbatasan 1967 sebagai sebuah negara peninjau non-anggota di badan dunia tersebut. (R-025/R-006/R-002)

Leave a Reply