ISRAEL ABAIKAN KRITIK AS, PEMBANGUNAN 6.000 PEMUKIMAN ILEGAL TETAP LANJUT

          Jerusalem, 9 Shafar 1434 / 22 Desember 2012 (IMEMC/MINA) –  Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan pernyataan pekan ini yang mengkritik kebijakan Israel tentang pembangunan proyek permukiman Yahudi di tanah Palestina yang disebutnya sebagai “contoh tindakan provokatif” yang bisa menghambat pembaruan pembicaraan damai.

 

       Kendati mendapatkan kritik, pemerintah Israel mengumumkan rencana untuk tetap bergerak maju dengan pembangunan 6.000 unit pemukiman baru, terutama di wilayah Jerusalem.

 

      Setelah Otoritas Palestina berhasil memperoleh suara untuk statusnya di Majlis Umum PBB menjadi negara peninjau non-anggota bulan lalu, Pemerintah Israel melakukan sejumlah langkah-langkah semacam hukuman terhadap Palestina.

 

      Hal ini termasuk menyita dana hasil pungutan pajak milik Otoritas Palestina yang akan digunakan untuk membayar gaji guru, dokter, pensiunan dan orang cacat, serta mengumumkan rencana untuk meningkatkan pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel.

       Pasukan militer penjajah Isreal telah menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak tahun 1967, dan telah secara ilegal menyita tanah Palestina. Sejak kesepakatan damai yang dikenal sebagai ‘Kesepakatan Oslo’ ditandatangani pada tahun 1993, ratusan ribu pemukim Israel pindah ke Tepi Barat dan mendirikan koloni-koloni.

 

       Pada tahun 2005, sekitar 5.000 pemukim dibayar oleh Pemerintah Israel untuk keluar dari pemukiman di Jalur Gaza, meskipun banyak dari mereka akhirnya pindah ke daerah lain di Tepi Barat.

      Dalam pernyataannya kepada pers minggu ini, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan, “pemimpin Israel secara terus menerus mengatakan bahwa mereka mendukung jalan menuju solusi dua negara namun tindakan ini membuat tujuan menuju solusi tersebut menjadi lebih beresiko.”

       Wakil Perdana Menteri Israel Moshe Ya’alon menjawab dengan menantang, “Kami akan terus membangun sesuai dengan kepentingan strategis Israel.”

        Sekitar 1500 unit pemukiman baru telah disetujui pada Senin oleh Kementerian Dalam Negeri Israel, dan diskusi terus berlanjut sepanjang minggu ini terkait rencana penambahan 4500 unit pemukiman baru yang diharapkan akan menerima persetujuan akhir oleh Kementerian Dalam Negeri Israel pada  pekan depan.

        Semua pemukiman Israel di Tepi Barat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.(T/R-009/R-012/R-008/R-006).

 

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply