KEMLU PERCEPAT REPATRIASI WNI DARI SURIAH KE LEBANON

        Jakarta, 14 Shafar 1434/27 Desember 2012 (MINA) – Proses repatriasi atau pemulangan WNI yang bekerja di Suriah memasuki babak baru, di mana semua WNI yang selama ini masih ditampung di Perwakilan RI Damaskus secara bertahap dipindahkan ke Beirut Lebanon sebelum kembali ke Indonesia.
        “Situasi keamanan di Suriah yang saat ini semakin memburuk telah mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengeluarkan semua WNI dari Suriah,” kata Direktur Informasi dan Media (Infomed) Kemlu PLE Priatna kepada pers di Jakarta, Kamis.
 
        Menurut Priatna, sama seperti rute sebelumnya, pada proses repatriasi ke depan Pemerintah tetap akan menggunakan rute Damaskus – Beirut – Jakarta. Jumlah WNI yang dipindahkan itu mencapai lebih dari 600 orang dan diperkirakan bertambah sejalan dengan meningkatnya konflik bersenjata di Suriah.
        Direktur Infomed Kemlu mengungkapkan mengingat kondisi keamanan, meski administrasi kepulangan dan tiket kembali ke Indonesia masih dalam proses, semua WNI yang saat ini berada di penampungan KBRI Damaskus secara bertahap mulai dipindahkan ke Beirut.
        Sementara itu dari Beirut, Duta Besar Dimas Samodra Rum menuturkan, pihaknya telah siap dengan upaya dan langkah menyambut kedatangan WNI dari Suriah. Guna menyambut kehadiran 600 lebih WNI itu Dimas memanfaatkan sebagian besar ruang kantor KBRI. Jika diperlukan, lanjutnya, KBRI akan menyewa apartemen untuk tempat tinggal mereka.
        “Semua sumberdaya KBRI dikerahkan untuk membantu proses pemulangan WNI. Karena sesuai arahan pimpinan Kemlu, proses pemulangan ini menjadi prioritas KBRI Beirut saat ini,” ungkapnya.
        Dimas menambahkan, sejumlah 156 WNI telah tiba di Beirut pada 24 Desember 2012. Dari jumlah ini 70 orang akan diberangkatkan ke Tanah Air pada 26 Desember 2012. Setelah itu gelombang berikutnya sejumlah 198 orang WNI akan tiba dari Suriah pada 28 Desember 2012.
 
Pendekatan ke Pemerintah Lebanon  
 
         Menunggu penyelesaian proses administrasi dan usaha mendapatkan tiket ke Tanah Air tentunya akan memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu KBRI Beirut telah melakukan pendekatan kepada Pemerintah Lebanon untuk mendapatkan visa masuk dengan masa tinggal yang lebih lama dari 2 x 24 jam.
         “Hubungan baik dengan Otoritas Lebanon telah membuahkan hasil berupa kesediaan pihak setempat untuk membantu proses pemberian visa dengan masa tinggal 10 hari hingga satu bulan alias lebih panjang dari fasilitas visa yang mereka berikan sebelumnya,” kata Dimas.
        Sebelumnya, sampai 24 Desember 2012 Pemerintah RI secara bertahap juga telah memulangkan sejumlah 633 orang WNI dari Suriah melalui rute Damaskus – Beirut – Jakarta.
        Pendekatan yang dilakukan KBRI telah membuat Pemerintah Lebanon memberikan fasilitas visa untuk masa tinggal selama 2 x 24 jam secara gratis kepada WNI yang dibagi ke dalam 14 gelombang penerbangan.
        Khusus untuk visa dengan masa tinggal lebih dari 2 x 24 jam, Pemerintah Lebanon menerapkan biaya. “Visa transit berdurasi 10 hari misalnya, biaya visa per orang mencapai LBP 25.000 (kurang lebih Rp.158 ribu) dan durasi tinggal 30 hari mencapai LBP 50.000 (kurang lebih Rp. 316 ribu),” jelas Dimas.
         Secara terpisah, Koordinator Tim KBRI Beirut untuk Bantuan Proses Repatriasi WNI Suriah, RA Arief menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan semua dukungan teknis dan logistik bagi WNI dari Suriah selama tinggal di Beirut.
        Arief menuturkan, terdapat sejumlah persiapan yang dilakukan KBRI Beirut untuk menampung WNI termasuk pengadaan selimut, kasur, dan pembuatan sekat-sekat di dalam kantor guna difungsikan sebagai tempat tidur yang nyaman.
        “Stok makanan pokok dan logistik lainnya juga kami tingkatkan untuk mendukung keberadaan WNI di KBRI Beirut,” kata Arief yang juga menjabat Kepala Kanselerai danCounselor Politik KBRI Beirut.
       Arief juga menekankan, selain memprioritaskan bantuan repatriasi WNI, KBRI Beirut juga tetap menjalankan tugas-tugas kedinasan lainnya secara normal dan maksimal, sehingga pengaturan sumber daya perlu dilakukan secara cermat agar peran KBRI dalam menjalankan misi diplomatik Indonesia tetap optimal. (L/R-002/R-003/R-006)

Leave a Reply