LANJUTKAN BANGUN PERMUKIMAN ILEGAL, PALESTINA TUNTUT ISRAEL KE ICC

       Jakarta, 23 Muharram 1434/07 Desember 2012 (MINA) – Otorita Palestina mengatakan akan menggunakan status baru di PBB untuk menuntut Israel di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) jika rezim Tel Aviv itu terus melanjutkan rencana  untuk memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina.

       Nabil Sha’at, anggota senior Otoritas Palestina, mengatakan, Palestina akan mengajukan keluhan ke ICC jika rezim Israel melaksanakan rencana  untuk membangun ribuan unit pemukim ilegal di al-Quds Timur dan Tepi Barat, termasuk di daerah kontroversial E-1.

       “Dengan terus melakukan kejahatan perang tersebut dengan kegiatan permukiman ilegal di tanah kami dan mencuri uang kami, Israel mendorong dan memaksa kami untuk pergi ke ICC,” kata Sha’at dikutip AlResalah yang diterima Mi’raj News Agency, Jum’at dini hari (07/12).

      Pada 29 November, status Palestina meningkat menjadi negara peninjau non-anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-67 dengan hasil pemungutan suara dari 193 negara anggota sidang, 138 negara mendukung, hanya sembilan negara yang menolak  dan  41negara abstain.

     Rezim Israel mengumumkan rencana untuk pembangunan permukiman ilegal baru setelah pemungutan suara di PBB.

      Sementara itu, Hanan Ashrawi, pejabat Otoritas Palestina, mengatakan masyarakat internasional harus mengajukan sanksi terhadap Israel.

      “Kita harus bergerak menuju langkah-langkah konkret sehingga Israel tahu dirinya akan kehilangan sesuatu dan akan dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan hukum internasional,” kata Ashrawi.

      Banyak negara, termasuk beberapa sekutu Tel Aviv, telah mengkritik rencana perluasan permukiman ilegal itu.

       Namun, sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan, rezim Tel Aviv akan terus membela kepentingannya bahkan dalam menghadapi tekanan internasional.

      Lebih dari setengah juta warga Israel tinggal di 120 lebih permukiman ilegal yang dibangun sejak tahun 1967 di wilayah Palestina termasuk di Tepi Barat dan Timur Al-Quds.

      Permukiman yang dibangun Israel dinilai ilegal oleh PBB dan banyak masyarakat internasional. (T/R-022/R-006)

Leave a Reply