MENCEGAH PAPUA PISAHKAN DIRI DARI NKRI ADALAH KEWAJIBAN UMAT ISLAM

      Jakarta, 10 Shafar 1434/23 Desember 2012 (MINA) – Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad Khaththath mengatakan bahwa mencegah Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kewajiban umat Islam.

 

      “Papua adalah bagian NKRI dan NKRI merupakan negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim. Maka adalah kewajiban umat Islam untuk mempertahankan Papua,” kata Sekjen FUI dalam acara kajian “Bahaya Separatisme Papua Bagi NKRI” di Masjid Baiturrahman Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu.

 

      “Yang lebih dulu masuk ke Papua adalah Islam. Dalam sejarah, Papua masuk ke dalam wilayah Kerajaan Tidore,” kata Al Khaththath.

 

      Sementera itu, M. Yusuf Sembiring, Direktur Kontra Terorisme dan Separatis Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI), mengungkapkan sebuah data yang berisi pengakuan dari seorang Papua yang mengaku dirinya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat, Jacob Rumbiak bahwa ada 111 negara asing yang mendukung pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

 

     Data tersebut juga menunjukkan OPM sudah membentuk Tujuh Komando Wilayah di Papua.

 

      Beberapa nama Negara besar  dari 111 negara asing tersebut di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada, dan Jepang.

 

      Yusuf yang juga Koordinator Hukum HAM dan Lingkungan Hidup itu mengatakan, “Uskup Jacob Rumbiak  dengan sesumbar mengatakan mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi.”

 

      Menjawab pertanyaan wartawan Miraj News Agency (MINA), Yusuf mengatakan bahwa sejauh ini perwakilan-perwakilan Islam di parlemen (DPR RI) sudah berusaha menyelidiki keterlibatan asing dalam pemberontakan OPM yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

 

      Dengan tegas pria yang pernah menangani kasus Jibril (putera Abu Jibril) itu mengatakan bahwa OPM adalah gerakan makar yang harus diberantas. Menurutnya, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman meyakini ada peranan asing tersebut di Papua.

 

      “Perusahaan-perusahaan asing di Papua sudah sangat banyak. Peranan perusahaan-perusahaan asing  dapat dikatakan sudah sangat parah. Inggris adalah salah satu negara yang minta giliran di sisi lain di Papua,” tambah Yusuf.  (T/R-011/R-015/R-006).

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply