MILF LAKUKAN UPAYA PERDAMAIAN DENGAN PEMERINTAH FILIPINA

      Palawan, Filipina Selatan, 12 Shafar 1434/25 Desember 2012 (MINA) – Upaya perdamaian pada Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Filipina (Government of the Philippines/GPH) dengan Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front /MILF) mengenai pemerintahan Bangsamoro telah berhasil mencapai puncaknya.

    Hal itu dilakukan oleh Komite Politik di bawah Wakil Ketua Pertama MILF di ibu kota wilayah Rizal, Palawan, Sabtu (22/12) yang dihadiri oleh sekitar 2000 rakyat Bangsamoro terdiri dari warga Panimusan, mapun, Tausug, Maranaw, suku Maguindanao dan masyarakat adat dari Kotamadya Bataraza, Quezon, Narra, Rizal dan Puerto Princesa City.

      Perwakilan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, Marinir Filipina dan Pusat Hak Asasi Manusia Mindanao (Mindanao Human Rights Action Center/MinHRAC) memuji program perdamaian tersebut, mengatakan upaya perdamaian itu memberikan indikasi berarti atas dukungan yang kuat dari semua sektor untuk mencapai perdamaian abadi dan kemakmuran di negara itu.
      Mekanisme Proses Perdamaian GPH dan MILF di lapangan dikerahkan untuk mengkoordinasikan dengan baik pelaksanaan dari upaya perdamaian tersebut.
Sejak penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja GPH – MILF mengenai pemerintahan Bangsamoro di Istana Kepresidenan di Malacanang, Manila 15 Oktober 2012 lalu, baik pemerintah dan MILF telah sangat aktif dalam melakukan upaya damai.
      Langkah itu bertujuan untuk mengkonsolidasikan dukungan rakyat yang diperlukan untuk seluruh negara untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja.
      “Pihak kami dan semua sektor masyarakat harus dibuat sadar benar tentang Persetujuan Kerangka Kerja untuk mengumpulkan dukungan rakyat dan hak milik Persetujuan Kerangka Kerja itu sendiri,” kata Sabdani, Ketua Politik MILF di Palawan.
      Sabdani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah kota Rizal dalam dukungan kuat yang diberikannya atas upaya perdamaian itu.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dari Pemerintahan Malaysia –hadir dalam penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja- serta rakyat Malaysia, Presiden Filipina Noynoy Aquino III dan Ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim atas komitmen yang kuat terhadap upaya perdamaian yang mengarah pada penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja.
      “Kami yakin bahwa Persetujuan Kerangka Kerja sangat tepat dalam pelaksanaan perdamaian dan kemakmuran untuk semua yang akan segera tercapai,” katanya.
      Setelah lebih 40 tahun wilayah Filipina dilanda pertumpahan darah. Sejak awal 1970, perang di selatan Filipina merenggut lebih dari 150.000 nyawa dan berbagai perjanjian damai yang dibuat sebelumnya, sama sekali tidak membuahkan hasil atau tidak dapat terlaksana. MILF telah memulai negosiasi perdamaian dengan Pemerintah Filipina melalui fasilitasi dari Pemerintah Malaysia sejak tahun 2001.

      MILF SEBUTKAN NAMA KOMISI TRANSISI

      MILF dalam rapat pleno Ahad kemarin (23/12), telah memulai untuk memilih calon dari daftar pendek yang telah di dibuat sebelumnya untuk mengisi 15 anggota Komisi Transisi (TC). Salah satu fungsi Komisi Transisi akan menulis Undang-Undang Dasar untuk Pemerintahan Bangsamoro.
Melalui web resmi MILF gerakan Islam terbesar yang paling berpengaruh di pulau selatan Filipina itu, Luwaran Today, ketua Sekretariat MILF Muhammad Amin mengatakan, proses pemilihan anggota Komisi Transisi itu begitu ketat dan teliti.
      “Masing-masing calon harus mendapatkan persetujuan 100 persen, atau setidaknya tidak ada perbedaan pandangan dari semua anggota yang hadir sebelum calon pria dan perempuan itu telah dipilih. Setiap adanya perbedaan pandangan berarti calon itu otomatis diskualifikasi.” Kata Amin.
Dia menjelaskan, masing-masing calon anggota Komisi Transisi memiliki dua kualifikasi prasyarat yaitu, loyalitas dan dedikasi mengenai perkara Bangsamoro dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diberikan.
      MILF biasanya memutuskan melalui seleksi dan dengan persetujuan pimpinan. Komite Sentral MILF memiliki sekitar 70 anggota, tetapi saat pertemuan rutin hanya anggota biasa dari komite itu diwajibkan untuk hadir. Namun, ketika isu besar seperti adanya kekosongan kepemimpinan atau terjadinya perubahan kebijakan besar semua anggota lain dari pimpinan pusat MILF, serta pemimpin sektoral masyarakat Moro, diundang untuk hadir berpartisipasi dalam perumusan keputusan tersebut.
      Amin mengungkapkan, sebagian besar calon anggota Komisi Transisi dari MILF telah disebutkan. Calon anggota Komisi Transisi MILF itu sudah termasuk seorang perempuan, salah satu anggota masyarakat adat, satu alim ulama, dan satu pemimpin militer senior Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Armed Forces /BIAF).
      “Satu atau dua nama yang belum disebutkan akan diputuskan dalam waktu tiga hari lagi,” tambah Amin. (T/R-022/R-008/R-006).

Miraj News Agency (MINA)

Leave a Reply