NABI MUHAMMAD BUKAN FIGUR POLITIK

Lampung13          Bandar Lampung 26 Muharram 1434/ 10 Desember 2012 (MINA) – Nabi Muhammad SAW bukanlah pigur politik sebagaimana anggapan sebagian besar umat Islam saat ini. Jika beliau berpolitik ketika ada tawaran untuk dijadikan raja oleh kaum Qurais niscaya akan diterima meskipun dakwah Islam dihentikan sementara karena bagian dari sebuah strategi politik.

 

       “Jika Nabi Muhammad SAW figur politik niscaya tawaran jadi Raja Qurais akan diterima karena adagium politik menyatakan berkuasa dahulu baru jalankan idiologi,” kata ustadz Abul Hidayat Saerodjie pada acara Tablig Akbar Internatinal Jamaah Muslimin (Hizbullah) Wilayah Lampung,  Ahad (9/12).

 

       “Artinya kesempatan jadi raja diambil dan berkuasa, stelah berkuasa baru dakwah Islam dilanjutkan. Dengan kekuasaan pasti dakwah akan lebih mudah. Kenyataannnya Nabi menolak tawaran tersebut,” ujar Abul Hidayat.

        Lebih lanjut Abul Hidayat menilai keliru jika Nabi Muhammad SAW berorientasi kekuasaan dengan mendirikan negara setelah hijrah ke Madinah. Menurutnya hal utama yang dilakukan nabi bukan membuat benteng militer tetapi menciptakan perdamain dan persaudaraan, membangun masjid sebagai pusat aktifitas Muslimin.

       “Umat Islam harus mau bersatu dalam satu kepemimpinan yaitu Khilafah jika ingin kembali meraih kejayaan. Hanya dengan persatuan dan memiliki seorang Imaam atau Khilafah umat ini akan bangkit,” kata salah satu narasumber kajian Islam di Radio Silaturahim (RASIL) tersebut.

        Sementara itu menurut Pembina IMTIAZ Malasyia DR Rohimah Embong yang dihubungi wartawan Mi’raj News Agency (MINA) via telpon menyampaikan bahwa saat ini umat Islam di seluruh dunia tidak bisa bersatu dan berpecah belah termasuk di Palestina.

 

        Menurut Rohimah, negara-negara Islam saat ini hanya simbolis saja sebagai negara Islam, namun tidak mencerminkan dan mewakili kepemimpinan umat Islam.

 

      “Ketika melaksanakan ibadah haji, secara kasat mata perbedaan umat Islam sangat terlihat saat pelaksanaan ibadah haji. Di sana terlihat perbedaan madzhab, idiologi, kebiasaan dan pertentangan antar satu negara atau kelompok dengan yang lain. Hanya dengan persatuan umat Islam dengan pembentukan sistem khilafah itulah solusi untuk mengatasi perpecahan umat Islam” ungkap Rohimah.

 

        Rohimah menilai Konferensi Al Quds dan Palestina pada 3-4 Juli 2012 di Bandung merupakan langkah strategis bagi pembebasan Palestina karena menjadi perhatian dunia termasuk di
Malasyia.

 

      “Deklarasi yang dihasilkan sangat penting dan strategis. Umat Islam bisa bersatu dalam mendukung pembebasan Palestina. Butuh langkah bersama dan satu kepemimpinan untuk membebaskan Palestina,” papar Rohimah. (T/R-16/R-006)

Rate this article!

Leave a Reply