PALESTINA BISA LAKUKAN “INTIFADAH HUKUM”

     Jakarta, 17 Muharram 1434/1 Desember 2012 (MINA) – Profesor Hukum Internasional University of Illinois College of Law Francis A Boyle menanggapi kemenangan Palestina di Majelis Umum PBB dengan menyatakan Palestina bisa melawan Israel dengan “Intifadah Hukum”.

     “Ini bisa menjadi awal dari sebuah ‘Intifadhah Hukum’ Palestina melawan Israel,” kata penulis buku “Palestine, Palestinians, and International Law” ini sebagaimana dikutip Australian for Palestine (AFP), sebuah organisasi di Australia yang didedikasikan untuk mendukung hak-hak hukum bangsa Palestina, Sabtu.

     Boyle mengatakan, Palestina bisa bergabung dengan Statuta Roma pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait dengan adanya permukiman ilegal serta kejahatan perang yang dilakukan Israel.

     Profesor yang mendapat gelar dari University of Chicago dan Harvard itu melanjutkan, Palestina bisa bergabung dengan Pengadilan Internasional, menuntut Israel di Pengadilan Dunia tersebut serta menuntut Israel atas blokade yang dilakukannya terhadap Gaza.

     Palestina juga dapat bergabung dengan Konvensi Hukum Laut Internasional dan mendapatkan bagian yang adil dari ladang gas yang terletak di lepas pantai Gaza sehingga menjadi mandiri secara ekonomi.

     Boyle yang menjadi konsultan Bosnia dan Herzegovina tersebut juga mengatakan, Palestina bisa menjadi pihak dari Konvensi Jenewa ke-Empat terkait hukum perang serta bergabung dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sehingga berhak mendapat kedaulatan dan kontrol hukum atas wilayah udaranya sendiri.

     Palestina juga bisa bergabung dengan Uni Telekomunikasi Internasional dan mendapatkan kontrol hukum berdaulat atas gelombang udara sendir serta saluran telepon dan bandwidth, demikian pakar hukum internasional yang juga konsultan bagi negara otoritas Palestina itu.

     Dalam proses pemungutan suara pada Sidang Majelis Umum PBB yang digelar 29 November 2012, sebanyak 138 negara menyatakan dukungannya kepada Palestina untuk menjadi Negara Peninjau di PBB, sembilan menyatakan menolak dan 41 negara abstain. Negara yang mendukung menunjukkan jumlah yang luar biasa. Australia adalah salah satu dari 41 negara yang abstain.

     Adapun sembilan negara yang menentang pengajuan Palestina sebagai Negara Peninjau adalah Israel, Amerika Serikat, Kanada, Republik Ceko, Panama, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru dan Palau.

     Dengan status sebagai Negara Peninjau di PBB, maka Palestina mempunyai hak untuk bergabung dengan lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah naungan PBB dan selangkah lagi Palestina akan menjadi anggota penuh badan dunia tersebut yang juga berarti Palestina akan menjadi negara merdeka.(R-011/R-002).

Leave a Reply