Persatuan Telekomunikasi Internasional adakan sidang revisi Regulasi Telekomunikasi Internasional

       Jakarta, 1 Shafar 1434/ 14 Desember 2012 (MINA) – Persatuan Telekomunikasi Internasional atau International Telecommunication Union (ITU) menyelenggarakan sidang World Conference on International Telecommunications 2012 (WCIT – 12) untuk meninjau kembali dan merevisi ketentuan tentang Regulasi Telekomunikasi Internasional atau International Telecommunication Regulations(ITRs) pada 3-14 Desember 2012 di Dubai, Uni Emirat Arab.

        Sedikitnya ada 160 dari 193 negara anggota ITU termasuk Indonesia dan para Sector Members berkumpul dalam sidang tersebut. Menurut sumber yang didapat Mi’raj News Agency (MINA) dari Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, delegasi RI yang ikut pada konferensi WCIT-12 ini dipimpin oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan beranggotakan sejumlah pejabat Kementerian Kominfo (Pusat Kerjasama International, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika).

 

      ITRs merupakan perjanjian (treaty) yang mengatur kerangka kerjasama telekomunikasi internasional yang disepakati di Melbourne, Australia pada 1988 silam. Peninjauan terhadap ITRs dilaksanakan dalam rangka merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan telekomunikasi Internasional selama 24 tahun terakhir. Sehingga sangat wajar bahwa sidang WCIT 12 mendapat perhatian yang begitu luas dari para pemangku kepentingan sektor telekomunikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (Information and Communication TechnologiesICT) di seluruh dunia.

 

      Dalam pembahasan revisi ITRs tersebut , Indonesia menyampaikan penambahan pasal 1 dalam ITRs dengan memperkenalkan konsep kerangka perjanjian tentang cyber security (keamanan di dunia maya) dan menginginkan adanya penambahan aspek keamanan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta aspek penegakan hukum terhadap ancaman-ancaman dunia maya yang tidak hanya menyangkut masalah keamanan jaringan tetapi juga menyangkut perlindungan dan keamanan masyarakat di suatu negara.

 

     Sementara itu penambahan pasal 3 menekankan perlunya suatu kerjasama global bagi semua stakeholder melalui pengaturan jaringan international yang terkait dengan kasus-kasus cyber crime (kejahatan di dunia maya) sesuai dengan jurisdiksi masing-masing negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada semua entitas baik itu anak-anak maupun masyarakat dan negara .

 

      Indonesia aktif menyampaikan berbagai tanggapan dan masukan, khususnya pada sidang yang membahas masalah Building Confidence and Security in the use of ICT melalui intervensi dengan tujuan agar isu-isu keamanan di dunia menjadi perjanjian yang mengikat (binding global treaty) dan dimuat dalam ketentuan ITRs.

 

     Beberapa negara seperti Iran, Cina, Rusia, Arab Saudi memiliki pandangan dan upaya yang sama dengan Indonesia yang menginginkan isu-isu security(keamanan) diatur dalam ITRs. Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Swedia dan Belanda berpendapat sebaliknya dengan menyatakan bahwa isu-isu keamanan tidak perlu diatur dalam ITRs, karena bertentangan dengan Resolusi Nomor 130 Guadalajara Tahun 2010, dan mengusulkan istilah baru yaitu “robustness” sebagai penganti istilah security dalam ITRs .

 

      Namun Indonesia tetap berpendapat bahwa ITU melalui ketentuan ITRs berperan penting sesuai mandatnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di seluruh dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (internet) dengan menjamin ketersediaan akses telekomunikasi dan internet yang aman dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh dunia.

 

    Pandangan tersebut sejalan dengan dengan mandat WSIS, dimana ITU merupakan organisasi antar pemerintah (intergovernmental organization) yang ditugasi untuk melaksanakan mandat WSIS, khususnya Action Line C5 yang terkait “Building Confidence and Security in the Use of ICTs”.

 

     Hingga saat ini Sidang WCIT -12 masih terus berlangsung dengan tingkat pembahasan yang makin intensif, seperti pendefinisian ulang istilah-istilah dalam ITRs yang sedang direvisi seperti telekomunikasi, dimana negara maju tidak menginginkan perluasan definisi telekomunikasi sementara negara-negara berkembang sebaliknya, pemilihan istilah recognized operating agency (ROA) atau Operating Agency (OA) untuk penyelenggara telekomunikasi, terminologirobustness dan securitySPAM, serta perlu tidaknya internet diatur dalam ITRs. (T/R-007/R-006)

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply