REAKSI DUNIA TERHADAP PENINGKATAN STATUS PALESTINA DI PBB

        Gaza, 18 Muharram 1434 / 1 Desember 2012. (Ahram/MINA)Berbagai macam reaksi muncul atas peningkatan status Palestina sebagai negara peninjau di PBB, peningkatan status ini dinilai bisa menyeret Israel ke pengadilan kriminal internasional (International Criminal Court – ICC).

 

        Rakyat Palestina begitu antusias merayakan peningkatan status negara mereka menjadi Negara peninjau di PBB, Jumat di lapangan Yasir Arafat di kota Ramallah. Ketika hasil penghitungan suara di Majlis Umum PBB, New York diumumkan dan diakui oleh 138 negara, orang-orang bersorak bahagia dengan mengucapkan takbir dimana-mana.

        Beberapa reaksi dunia berbeda dalam menanggapi kenaikan status Paleastina. Menteri Luar Negeri Mesir, Mohammed Kamel Amr mengucapkan selamat kepada rekannya Riad Al-Maliki atas langkah negaranya dan menekankan bahwa kesediaan Kairo untuk melanjutkan peran sejarah dalam memberikan “dukungan yang diperlukan” bagi rakyat Palestina sampai mereka mencapai impian mereka menciptakan sebuah negara yang berdasarkan perbatasan sebelum 1967 dengan Jerusalem sebagai ibukotanya.

        Amr juga menambahkan banyaknya pendukung Palestina sebagai negara peninjau adalah sebuah indikasi tumbuhnya kepedulian internasional terhadap proses perdamaian regional ke depan, mengakui hak-hak rakyat Palestina, dan mengakhiri pendudukan Israel.

        Sekjen PBB Ban Ki Moon, sebelumnya telah memperingatkan kepada Abbas bahwa proses perdamaian di Timur Tengah ada pada “dukungan untuk hidup” sehingga baik Abbas maupun Netanyahu harus melakukan pembicaraan.

        Sementara itu, Khaled Meshaal, Kepala Biro Politik Hamas mengatakan bahwa pengakuan PBB untuk Palestina harus mengkatalisasi proses rekonsiliasi, terutama mengingat agresi Israel di Gaza yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Mesir serta kematian 166 warga Palestina dan 19 Israel.

        “Saya telah mengatakan kepada President Mahmoud Abbas bahwa langkah ini harus menjadi bagian dari strategi perlawanan nasional terhadap penjajahan dan kekuatan serta kemampuan Palestina untuk menghadapinya “, kata Meshaal.

        Dalam pidatonya selama 22 menit, Abbas  mengatakan “Besok kita akan mulai perang baru.”  “Kami akan bertindak secara bertanggung jawab dan positif dalam langkah-langkah kami berikutnya, dan kami akan bekerja untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara dan bangsa di dunia demi perdamaian yang adil.”

        Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam apa yang dikatakan oleh Abbas sebagai sesuatu yang “berbisa”, sementara Menteri Luar Negerinya Avigdor Lieberman mengatakan bahwa Abbas adalah “pria yang tidak menginginkan perdamaian”.

        Adapun perwakilan Israel di PBB Ron Prosor mengatakan bahwa mengakui Palestina akan menimbulkan rintangan lebih lanjut, bahkan bisa mengarah ke kekerasan lebih parah.

       Mantan menteri luar negeri Israel Tzipi Livni, yang kembali ke politik awal pekan ini sebagai kepala faksi moderat baru yang disebut HaTnuah, menggambarkan peningkatan status Palestina sebagai “serangan teror strategis” oleh rakyat Palestina dan dia menyalahkan pada Netanyahu.

        Duta besar Amerika untuk PBB Susan Rice menyerukan untuk dimulainya kembali pembicaraan damai secepatnya.

        “Amerika Serikat menyerukan kepada kedua pihak untuk melanjutkan pembicaraan langsung tanpa prasyarat pada semua isu-isu yang memecah mereka, dan kami berjanji bahwa Amerika Serikat akan berada di sana untuk mendukung upaya tersebut,” kata Rice.

        Dia menambahkan bahwa kedua belah pihak harus “menghindari tindakan provokatif lebih lanjut di wilayah tersebut, di New York atau di tempat lain.”

        Sebanyak 138 negara memberikan suara mendukung, 9 suara menentang, sementara 41 negara abstain. Sembilan negara yang memilih menentang yaitu Amerika Serikat, Kanada, Palau, Panama, Kepulauan Marshall, Nauru, Republik Ceko, Micronesia dan Israel.

        Dengan meningkatnya status di organisasi internasional ini, Palestina mendapat peluang untuk  mengajukan diri sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

      Hal ini menjadi ancaman bagi Israel karena jika Palestina menjadi anggota ICC, maka Palestina dapat mendesak penyelidikan atas praktek pencaplokan wilayah Palestina sejak pembentukan Negara Israel itu pada 1948 lalu.

      Palestina juga dapat mengajukan Israel sebagai penjahat perang atas serangan yang dilakukan Israel ke wilayah Gaza. (T/R-009/R-006)

Leave a Reply