PERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, PM MESIR BENTUK KOMITE NASIONAL

         Kairo, 30 Shafar 1434/12 Januari 2013 (EI/MINA) – Perdana Menteri Mesir Hisham Qandil telah bergerak untuk membentuk Komite Tinggi Nasional untuk Urusan Legislatif yang akan mempersiapkan dan mempelajari rancangan undang-undang, dekrit presiden dan resolusi perdana menteri.

     Komite Nasional  itu akan dipimpin langsung oleh perdana menteri. Sementara, anggota Komite Nasional  terdiri dari menteri kehakiman dan ketua Komite Legislatif Dewan Shura, serta perwakilan dari kantor presiden, Kabinet, Parlemen, Dewan Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Al-Azhar , Gereja dan asisten menteri kehakiman untuk urusan legislatif.  Setidaknya 10 ahli hukum dan tokoh masyarakat juga akan duduk dalam komite tersebut.
     Menurut Kantor Berita Nasional Mesir Middle East News Agency (MENA) yang dikutip Egypt Independent dan diterima Mi’raj News Agency (MINA) Sabtu pagi (12/01), Komite Nasional itu akan bertanggung jawab dalam dua tugas utama.
     Tugas yang pertama mencakup mempersiapkan dan mempelajari rancangan undang-undang, dekrit presiden dan resolusi yang dibuat oleh perdana menteri, serta memastikan ketiga hal itu sesuai dengan peraturan yang ada.
     Tugas utama lainnya terdiri dari membentuk sub komite untuk mempersiapkan undang-undang ekonomi, administrasi dan pendidikan, yang meliputi tugas melakukan dialog kepada masyarakat pada setiap Rancangan Undang Undang yang dibuat.
     Komite kemudian akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang dan hasil keputusan kepada kabinet untuk diputuskan.
     Pada 26 Desember 2012 lalu, Komisi Pemilihan Umum Yudisial Tinggi Mesir (High Judicial Elections Commission/HJEC) mengumumkan hasil akhir dari referendum mengenai konstitusi baru Mesir dimana pasal-pasal yang terkandung di dalamnya yang melindungi hak-hak publik dan kebebasan, dengan hasil resmi suara terbanyak “SETUJU” sebesar 63,8 persen.
     Upaya memperkuat terciptanya stabilitas dan meredam gejolak politik di Mesir terus dilakukan pemerintah yang dipimpin Presiden Muhammad Mursi.
     Dalam upayanya, Presiden Muhammad Mursi juga telah melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk sepuluh menteri baru sebagai pengganti menteri yang lama Ahad (06/1).(T/R-022/R-008).

Miraj News Agency (MINA)

 

 

 

Leave a Reply