REKONSILIASI PALESTINA DITUNDA

    Kairo, 5 Rabiul Awwal 1434/17 Januari 2013 (MINA) – Pertemuan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang telah dijadwalkan pada Rabu (16/1) di Kairo telah ditunda hingga Kamis (17/1). Perubahan jadwal itu diakibatkan terkendala masalah teknis.
   “Pertemuan Kamis ini akan menjadi langkah pelengkap untuk mengatur jadwal khusus tentang apa yang disepakati dalam pertemuan Kairo pekan lalu,” kata Azam Al-Ahmad, seorang anggota komite sentral Fatah, seperti dilansir Kantor Berita Palestina Maan yang dikutip Al-Ahram Online dan diterima Mi’raj News Agency (MINA), Kamis dini hari (17/1).

   Pada Rabu (09/1), Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Kepala Biro Luar Negeri Hamas Khalid Misy’al di Kairo setelah mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Mesir Muhammad Mursi.
   Pertemuan tersebut guna membahas kemungkinan dimulai kembali upaya rekonsiliasi dari titik yang sama di mana kedua pihak menghentikan upaya rekonsiliasi pada Juli 2012 lalu.
   Presiden Mesir Mursi yang menjadi mediator dalam pembicaraan rekonsiliasi, berjanji akan terus mensponsori upaya untuk mencapai rekonsiliasi.
   Pada pertemuan itu, Mahmoud Abbas dan Khalid Misy’al sepakat untuk menghidupkan kembali pembicaraan rekonsiliasi.
   Fatah dan Hamas berencana akan bertemu kembali di Kairo, Rabu (16/1), namun rencana itu ditunda pada Kamis esok harinya karena terkendala masalah teknis.
   Al-Ahmad menegaskan, rekonsiliasi akan mencakup beberapa komite yang terkait dengan isu-isu seperti ‘kebebasan publik’ dan ‘rekonsiliasi masyarakat’.
   Sementara itu, Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri membantah laporan dari perselisihan badan keamanan selama pembicaraan rekonsiliasi dengan Fatah dan mengatakan pernyataan tersebut sebagai “rumor media”.
   Abu Zuhri mengatakan, sebuah laporan di surat kabar Al Quds Al Arabi mengutip “sumber-sumber Palestina” didasarkan pada kebocoran berbahaya yang dimaksudkan untuk mendahului sesi dialog utama.
   Hamas dan Fatah telah menandatangani dua perjanjian rekonsiliasi, pada Mei 2011 yang disponsori oleh Mesir dan pada Februari 2012 yang disponsori oleh Qatar. Kedua perjanjian itu menyerukan untuk membentuk pemerintah persatuan dan mengakhiri konflik internal Palestina yang telah dimulai sejak tahun 2007.
   Namun, perselisihan pendapat antara kedua pihak mencegah kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fatah bersikeras agar waktu pemilu harus ditetapkan segera, sementara Hamas mengatakan semua konflik antara kedua pihak harus berhenti terlebih dahulu.
   Kedua kelompok telah mencapai kesepakatan persatuan yang disponsori Mesir pada bulan Mei 2011, meskipun poin pokok kesepakatan itu sejauh ini belum pernah diterapkan.
   Pada bulan Desember 2012, para pemimpin Hamas dan Fatah menyerukan pembaruan upaya rekonsiliasi yang telah terhenti selama lebih dari satu tahun.
   Khalid Misy’al, Dalam perjalanannya yang pertama kali ke Jalur Gaza pada akhir tahun 2012, mengatakan sudah waktunya bagi pihak yang berselisih untuk memberi hasil yang baik mengenai kesepakatan yang telah ditandatangani kedua pihak di Kairo pada tahun 2011 lalu.
   Kesepakatan Kairo 2011 itu dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden dan legislatif yang direncanakan dilaksanakan pada Mei 2012. Namun perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan memimpin sebuah pemerintahan transisi menghambat pelaksanaan kesepakatan.
   Pada awal tahun 2012, Misy’al dan Abbas menandatangani kesepakatan baru di Doha, di mana keputusan terakhir, Misy’al  akan memimpin pemerintahan transisi. Tetapi para pemimpin Hamas di Gaza menolak keputusan tersebut, menuduh Misy’al mengambil keputusan secara sepihak.
   Upaya rekonsiliasi Palestina antara Fatah dan Hamas telah membuat geram Israel. Melalui pernyataan pers yang dikeluarkan pada pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras atas meningkatnya pembicaraan rekonsiliasi antara kedua pemimpin Palestina itu.(T/R-022/R-008).

Miraj News Agency (MINA)

 

 

 

Rate this article!

Leave a Reply