SWISS MINTA DK PBB MERUJUK KEJAHATAN SURIAH KE PENGADILAN INTERNASIONAL

     Jenewa, 4 Rabiul Awwal 1434/16 Januari 2013 (KUNA/MINA) – Kementerian Luar Negeri Swiss Didier Burkhalter, Selasa (15/1) mengatakan ia meminta Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kejahatan berat yang dilakukan di Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional.

    “Berbagai tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Suriah perlu diselidiki dan mereka yang bertanggung jawab pada semua sisi dari konflik dibawa ke pengadilan.” kata Kementerian dalam siaran pers dari kantor pusat di Bern.
    Swiss, didukung oleh 56 negara lainnya , mengajukan permintaan ini kepada Dewan Keamanan PBB dalam sebuah surat pada 14 Januari 2013.
    “Cara terbaik untuk memastikan keadilan adalah dengan merujuk situasi di Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).” Tambahnya.
    Swiss yakin perdamaian di Suriah tidak akan mungkin ada tanpa mengambil tindakan yang konsisten melawan kekebalan hukuman. Setelah hampir dua tahun mengalami konflik, situasi kemanusiaan di Suriah terus memburuk.
    Konflik telah merenggut sekitar 60.000 jiwa, sebagian besar warga sipil, dan masih belum ada solusi politik yang terlihat. Dalam situasi yang dramatis dan tidak adanya tanda-tanda perbaikan ini, Swiss ingin mengirimkan sinyal yang jelas bahwa nilai-nilai dasar kemanusiaan harus dihormati dan keadilan ditegakkan.
    Permintaan banding ini dimaksudkan untuk mengingatkan korban konflik bahwa mereka tidak dilupakan dan sebagai peringatan bagi pihak yang bertikai bahwa mereka harus menghentikan kekerasan dan menghormati hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. 56 negara telah bergabung banding ini kepada Dewan Keamanan.
    Inisiatif Swiss bersifat eksklusif kemanusiaan dan tidak memihak. Ini hanya mengemban tujuan keadilan. Pihak yang bertanggung jawab dalam konflik harus dibawa ke pengadilan.
    Meskipun tanggung jawab utama untuk membawa pelaku ke pengadilan terletak pada pihak berwenang Suriah, mereka tidak berusaha untuk menyelidiki tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam proses hukum yang adil dan independen.
    Akibatnya, keadilan hanya dapat diharapkan dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Karena Suriah bukanlah termasuk negara pembuat undang-undang ICC, rujukan ke Pengadilan Kriminal memerlukan keputusan Dewan Keamanan.
    Surat itu adalah sebuah petisi sebagai otoritas tunggal untuk memutuskan seperti rujukan terletak pada Dewan Keamanan.
    Meskipun demikian, terlepas dari hasilnya, surat itu mengirimkan sinyal keras terhadap kekebalan hukum dan menunjukkan sejumlah besar negara menolak untuk mentolerir kejahatan  kemanusiaan dan kejahatan perang.(T/R-019/R-008).

Miraj News Agency (MINA)

Leave a Reply