ABBAS SERU AKHIRI BLOKADE GAZA

Kairo, 26 Rabiul Awal 1434/7 Februari 2013 (MINA) – Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak para pemimpin Islam untuk mengakhiri blokade Israel atas Gaza.

“Pengepungan yang berlangsung di Gaza akan memperpanjang konflik dengan Israel dan membawa daerah itu menuju babak lain dalam kekerasan, mencegah kesepakatan perdamaian yang adil dan komprehensif,” kata Abbas dalam sebuah pidato di Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Kairo, Rabu waktu Kairo (6/2).

Ia mengatakan gerakan Fatah bekerja “sangat tulus” untuk mengakhiri keretakan dengan Hamas, yang mengatur Jalur Gaza. Namun mengatakan para pemimpin dunia tidak harus memperlakukan Jalur Gaza sebagai kesatuan independen (berdaulat).

“Para pendukung rakyat Palestina harus membedakan antara bantuan kemanusiaan dimana rakyat kita di Gaza harus menerimanya, dan kunjungan politik resmi ke Jalur Gaza yang menyiratkan bahwa Gaza adalah entitas (kesatuan) yang terpisah,” kata Abbas seperti dikutip Ma’an News Agency (MNA) yang dipantau Mi’raj News Agency (MINA), Kamis dini hari (7/2).

“Kami tidak menerima kunjungan atau kebijakan yang merupakan pelanggaran terhadap kesatuan representasi Palestina,” tegas Abbas pada para pejabat yang berkumpul.

Kunjungan Emir Qatar Syeikh Hamad bin Khalifa al-Thani ke Gaza dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 lalu. Emir Qatar merupakan kepala negara pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Jalur Gaza  sejak tahun 1999. Perdana Menteri Palestina di Gaza, Ismail Haniyah, menggambarkannya sebagai hari bersejarah.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak melakukan kunjungan resmi ke Jalur Gaza pada 22 Januari 2013. Namun, Otoritas Palestina berbasis di Ramallah mengecam kunjungan tersebut. Presiden Tunisia, Moncef Marzouki, juga telah dijadwalkan untuk mengunjungi Gaza pada bulan lalu, namun dibatalkan atas permintaan Abbas.

Ahmadinejad, pemimpin Iran pertama yang mengunjungi Mesir sejak revolusi Islam 1979 di Teheran, berencana akan mengunjungi Gaza jika diizinkan. Abbas mengatakan kunjungan tersebut akan menyebabkan “penguatan perpecahan”.

“Otoritas Palestina tidak mengorbankan tanggung jawabnya terhadap Jalur Gaza untuk kedua kalinya, katanya, menambahkan ia menghabiskan lebih dari $ 130 juta per bulan untuk gaji dan layanan di jalur Gaza.

Ia mengatakan pemilu Palestina yang baru akan menjadi cara tercepat untuk mengakhiri perpecahan. Abbas menambahkan, faksi Palestina akan bertemu di Kairo pada akhir pekan ini untuk menyetujui prosedur untuk menyelenggarakan pemilihan tersebut.

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) Ke-12 dibuka di ibu kota Mesir, Kairo, Rabu waktu Kairo(6/2). KTT OKI kali ini diketuai oleh Presiden Mesir Muhammad Mursi yang menggantikan Ketua Sidang KTT OKI Ke-11 Presiden Senegal Macky Sall.

Sekitar 26 kepala negara, raja dan presiden dari 56 negara anggota OKI menghadiri sidang KTT OKI ke-12 itu. KTT OKI ke-12 diadakan pertama kalinya di Mesir setelah pembentukan OKI tahun 1969. Pertemuan puncak Islam tersebut akan membahas sesi khusus masalah Palestina.

Dukung Keuangan Palestina

Sementara itu, Abbas mendesak negara-negara anggota OKI untuk mendukung keuangan Palestina guna mengurangi krisis yang disebabkan oleh kebijakan Israel. Presiden menekankan, Israel menahan pendapatan pajak Palestina, pembatasan yang diterapkan pada ekonomi Palestina, mengendalikan sumber daya alam Palestina termasuk air tanah dan melenyapkan sumber pekerjaan rakyat Palestina yang bekerja pada lebih dari setengah lahan pertanian di wilayah mereka.

Dia juga mengatakan Al-Quds (Yerusalem) membutuhkan dukungan khusus, mencatat bahwa KTT OKI bulan Agustus 2012 lalu menerapkan rencana strategis untuk membangun kota suci warisan Islam itu.

“Prosedur kasar dan kebijakan di Al-Quds (Yerusalem) tidak kurang brutal dan barbar dari prosedur pasukan penjajah Israel melakukan di kota-kota Palestina lainnya dan desa-desa di Tepi Barat,” kata Abbas. Ia berterima kasih kepada presiden Mesir menjadi tuan rumah puncak acara KTT OKI ke-12 itu dan mendukung rakyat Palestina.(T/P02/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

Rate this article!

Leave a Reply