DPR SERUKAN DUNIA UNTUK SERET ISRAEL KE MAHKAMAH INTERNASIONAL

       Jakarta, 25 Rabiul Awal 1434/6 Februari 2013 (MINA) – Wakil Ketua DPR RI bidang hubungan luar negeri, politik, hukum dan keamanan, Priyo Budi Santoso menyambut gembira ancaman Dewan HAM PBB menyeret Israel ke Mahkamah Internasional karena kejahatan perang yang dilakukannya terhadap Palestina.

   “Ini merupakan tanda-tanda bahwa Dewan HAM PBB telah kembali mengayunkan palu godamnya kepada kejahatan yang telah dilakukan Israel. Masyarakat dunia telah letih menunggu terlalu lama sejak 1967 ketika Israel mulai secara sistematis merencanakan, mengkonstruksikan dan membangun pemukiman ilegal tersebut,” tutur salah seorang ketua koordinasi dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

    Pada akhir Januari 2013 lalu, sebuah Panel Pencari Fakta tentang Pemukiman ilegal Israel di Tanah Palestina yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB meminta Israel untuk berhenti membangun pemukiman ilegal mereka di Palestina. Isreal juga diminta untuk menarik lebih dari setengah juta pemukiman ilegalnya dari Tepi Barat jika Israel tidak ingin diseret ke Mahkamah Internasional karena kejahatan perang yang dilakukannya di wilayah Palestina itu.

    Lebih dari setengah juta warga Israel tinggal di 120 lebih permukiman ilegal yang dibangun sejak tahun 1967 di wilayah Palestina termasuk di Tepi Barat dan Timur Al-Quds.

    Permukiman yang dibangun Israel dinilai ilegal oleh PBB dan banyak masyarakat internasional.

     Priyo, dalam siaran per DPR, Selasa mengingatkan secara hukum HAM internasional, Israel merupakan sasaran empuk untuk dijadikan tersangka dan dapat diseret ke meja hijau.

 

Israel langgar pasal 49 Konvensi Jenewa

    “Sangat jelas di pasal 49 Konvensi Jenewa ke-4 dijabarkan negara agresor dilarang untuk mendeportasi atau memindahkan penduduk-penduduk sipil ke wilayah pendudukan mereka. Jadi pasal ini yang dilanggar oleh Israel sehingga dunia internasional harus bertindak mengadili penjahat perang yang satu ini.” tegas Priyo.

    Peluang Israel dapat diseret ke Mahkamah Internasional semakin terbuka setelah status Palestina meningkat menjadi negara peninjau non-anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-67, 29 November 2012 lalu, dengan hasil pemungutan suara dari 193 negara anggota sidang, 138 negara mendukung, hanya sembilan negara yang menolak  dan  41 negara abstain.

    Peningkatan status Palestina itu dapat digunakan untuk bergabung dengan Mahkamah Internasional yang berada di bawah naungan PBB.

    Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengakui sulitnya memberikan sanksi kepada Israel karena selama ini PBB selalu terpecah suaranya atas resolusi pemberian sanksi terhadap Israel terutama karena adanya veto yang dilakukan oleh beberapa Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.

   “Saya mahfum denga peta politik internasional yang masih berat sebelah. Tapi, kita tidak boleh patah arang. Israel adalah pihak dari Konvensi Jenewa jadi bisa saja diseret ke Mahkamah Internasional atas tindakan kejahatan perang yang mereka lakukan,”  kata Priyo.

    Lebih lanjut Priyo menyerukan masyarakat internasional untuk bertindak menentukan nasib Israel selanjutnya.

    Priyo mengatakan, sekarang bola sudah dilemparkan oleh Panel yang bernama lengkap International Fact-Finding Mission on Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory (Panel Pencari Fakta tentang Pemukiman ilegal Israel di Tanah Palestina) ini.

   Meskipun laporan resmi dari kejahatan perang Israel itu baru akan dirilis pada 18 Maret 2013 nanti, namun pergerakan diplomasi untuk menyikapi laporan ini bisa digulirkan sejak detik ini.

    Panel tersebut bekerja atas dasar Resolusi 19/17 yang diketok palu pada tanggal 22 Maret 2012 di Dewan HAM PBB. Legalitasnya sangat kuat sehingga tidak ada alasan untuk berdiam saja.

    “Saya akan meminta Pemerintah khususnya kepada Menteri Luar Negeri RI agar Indonesia menjadi negara terdepan mengkampanyekan tindak lanjut dari laporan ini secara hukum HAM internasional.” tambah Priyo.

    Hubungan resmi diplomatik RI dengan Palestina dimulai sejak 16 November 1988, berselang delapan jam setelah negara Palestina dideklarasikan. Hingga saat ini terdapat 35 negara dan 1 perwakilan Uni Eropa yang memiliki kantor perwakilan di Palestina. (T/P02/E1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply