MUI BENTUK PUSAT DAKWAH DAN PENDIDIKAN AKHLAK BANGSA

Jakarta, 25 Rabiul Awal 1434/6 Februari 2013 (MINA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai ada sejumlah persoalan serius terutama terkait kondisi akhlak bangsa dan kelemahan aktifitas dakwah Islam di Indonesia, karenanya MUI membentuk Pusat Dakwah dan Pendidikan Akhlak Bangsa yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional MUI 2012.

Menurut siaran pers MUI yang diterima Mi’raj News Agency (MINA) Selasa (5/1), pertarungan budaya dan ajaran-ajaran agama maupun ajaran lain semakin terus berhimpitan dan bercampur satu sama lain, sehingga muncul paham-paham singkritisme, pluralism dan sekularism yang juga mengakibatkan batas ajaran agama semakin tidak ada.

Untuk itu, menurut  MUI, perlu ada pedoman dan tuntutanan yang lebih pasti. Ajaran agama adalah alternatif utama dan terakhir untuk dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dengan mempertimbangkan budaya-budaya yang berkembang dalam masyarakat atau bangsa. Pemahaman ajaran agama dan budaya adiluhung tersebut perlu terus disosialisasikan melalui dakwah maupun pendidikan.

Dua cara tersebut diharapkan bisa membina dan memperbaiki masyarakat yang terkecil dalam keluarga sampai masyarakat bangsa. Susunan pengurus Pusat Dakwah dan Pendidikan Akhlak Bangsa yang tertuang dalam Surat Keputusan MUI nomor Kep-30/MUI/XII/2012 dan ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2013 dan ditandatangai Ketua Umum MUI Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh dan Sekjen Drs. HM. Ichwan Sam itu terdiri dari pengurus harian, bidang-bidang dan biro-biro. Ketua pengurus harian dijabat oleh Dr. KH. Makruf Amin, sedangkan Sekretaris dijabat Drs. KH. M. Ichwan Sam.

Pusat Dakwah Dan Pendidikan Akhlak Bangsa bertujuan untuk membantu terwujudnya masyarakat yang kuat dalam memahami dan menjalankan ajaran-ajaran agama serta mempunyai akhlaqul karimah. Selain itu juga untuk meningkatkan dan mengefektifkan dakwah islamiyah dan pendidikan akhlak bangsa untuk seluruh segmen masyarakat. Ditekankan juga untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan umat Islam, memperkokoh kerukunan antar umat beragama dan memperkokoh pemahaman masyarakat sebagai warganegara Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.(T/P014/R2).

Miraj News Agency (MINA)

Leave a Reply