MUI: HARAM MAKAN DAGING IMPOR ILEGAL

      Jakarta, 25 Rabiul Awal 1434/6 Februari 2013 (MINA) – Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan daging impor ilegal itu hukumnya haram lighoirihi (haram karena faktor lain).

      “Sama dengan daging hasil mencuri, juga hukumnya haram lighoirihi. Daging impor ilegal itu diperoleh dengan cara haram Karena itu, haram dikonsumsi ummat Islam,”  kata Sholeh dalam keterangan persnya Selasa (5/1).

       Dikemukakannya, pemerintah secara resmi sudah menentukan kuota impor daging sapi setiap tahunnya. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang melakukan upaya-upaya tidak sah untuk menambah kuota.

      “Penambahan kuota dengan cara ilegal itu tidak sah dan haram. Jika kuota sudah ditentukan 1000 ton,  misalnya, lalu ada pihak yang melakukan ‘kongkalikong’ untuk menambah menjadi 1500 ton, maka yang 500 ton lebihnya itu ilegal,” kata Sholeh.

       Karena itu, Sholeh menegaskan warung makanan harus lebih teliti dalam memilih produk makanan halal. Sebab, sertifikasi halal itu bukan sekedar terhadap bahan dan proses pembuatannya, melainkan juga terhadap mekanisme dan cara memperolehnya.

      “Kalau warung menjual makanan hasil curian yang tidak halal, walaupun dibeli dengan cara yang sah, maka berarti warung itu telah menjual makanan yang tidak halal,” tambahnya.

      Dalam terminologi agama Islam, makanan yang boleh dikonsumsi ummat Islam itu harus memenuhi kriteria halal dan baik atau halalan thoyyiban (halal dan baik). Walaupun bahan bakunya halal, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak baik dan tidak dibenarkan menurut hukum syara’, maka makanan itu menjadi tidak halal dimakan.

      Setiap periodik, tambah Sholeh, pihak MUI menerjunkan tim untuk melakukan sidak ke sejumlah warung maupun pabrik yang sudah memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

      Hal itu merupakan bagian dari pembinaan dan monitoring terhadap warung-warung atau pabrik yang telah mendapatkan sertifikasi halal guna terus melindungi konsumen ummat Islam agar terhindar dari memakan makanan yang haram.

      “Kalau ternyata ada warung atau pabrik makanan yang sudah mendapatkan sertifikat halal, tapi dalam kenyataan praktek sehari-hari lalu menggunakan bahan atau diproses dengan cara yang tidak halal, maka sertifikat halalnya bisa ditinjau ulang. Ya sekarang bisa saja halal, besok belum tentu. Tergantung konsistensi dari pelaksanaan terhadap kaidah-kaidah kehalalan yang diwajibkan,” katanya.

       Sholeh berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal, yang tengah dibahas di DPR RI, bisa cepat selesai. MUI menyambut baik RUU itu sebagai tanggung jawab dan jaminan pemerintah bagi ummat Islam dalam mengonsumsi aneka makanan yang ada di pasaran.

      RUU itu juga diharapkan bisa mewajibkan kepada semua pihak yang terkait seperti warung makanan dan pabrik makanan untuk mempunyai sertifikat halal dan bukan hanya sekedar dianjurkan. Agar jaminan pemerintah itu betul-betul mempunyai makna yang tegas dan jelas bagi konsumen umat Islam.

      Menjawab sebuah  pertanyaan di MUIOnline, Sholeh yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu membenarkan bahwa dua warung makan “Hanamasa” dan “Solaria” belum mendapatkan sertifikat halal MUI.

      Menurut dia, Hanamasa sudah mengajukan permohonan tetapi masih dalam proses penelitian. Hanamasa masih harus memenuhi beberapa hal sebelum dikeluarkannya sertifikat halal.

      Sedang Solaria, diakui Sholeh, belum mengajukan permohonan sama sekali. “Saya tidak tahu, kenapa Solaria belum mengajukan permohonan. Apakah memang karena abai atau ada sesuatu yang memang hendak disembunyikan atau apa, ya saya belum tahu. Yang saya tahu Hanamasa dan Solaria itu belum dapat sertifikat halal,” katanya.  (T/P03/E1)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Rate this article!

Leave a Reply