OPOSISI INDONESIA RENCANAKAN AKSI NYATA

  Jakarta, 5 Rabiul Akhir 1434/15 Februari 2013 (MINA) – Aktivis dan politisi yang tergabung dalam kelompok oposisi berkumpul dalam sebuah acara dengan tema “Musyawarah Akbar Demi Kedaulatan Bangsa” di gedung PP Muhammadiyah. Fokus kajian dalam acara itu membicarakan tuntutan rakyat Indonesia dan menyepakati akan menggelar aksi nyata di lapangan, Jakarta, Kamis (14/2).

Tokoh-tokoh yang hadir dalam acara tersebut mewakili dari berbagai kalangan, seperti Rizal Ramli dari kalangan politisi dan pakar ekonomi, Azyumardi Azra dari kalangan akademisi, Ratna Sarumpaet selaku Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, dan banyak tokoh pakar lainnya.

Sepuluh lebih tokoh oposisi yang menjadi nara sumber pada kesempatan itu menyatakan kesepakatannya bahwa kedaulatan sudah tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia disebabkan oleh penguasaan asing terhadap semua sumber daya milik Indonesia. Semuanya sepakat untuk melanjutkan wacana oposisi mereka ke tahap aksi.

“Sampai di sini wacana sudah selesai, sudah waktunya kita berbuat. Saya tidak terima, kenapa negara kaya raya ini rakyatnya mayoritas miskin,” kata Rizal Ramli. 

“Perlawanan sudah terjadi di berbagai daerah. Ini terjadi karena seluruh elemen negara kita sudah dikuasai oleh asing,” kata Salamuddin Daeng, Ketua Indonesia for Global Justice.

Ratna pun menegaskan bahwa sudah waktunya rakyat bertindak. “Jika kita tidak bersuara kali ini, maka layak kita bercermin kembali. Bangsa ini bukan milik sekelompok orang,” katanya. 

Desakan untuk menggelar aksi tuntutan terhadap pemerintah diperkuat oleh pernyataan Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES). “Jangan sampai kita pindah dari acara ke acara lain. Kita harus mulai beraksi. Kita harus berpihak kepada 245 juta rakyat Indonesia,” katanya.

Haris Rusly Moti, Ketua Petisi 28, dengan tegas menyatakan, “Apa lagi alasan yang membuat kita tidak bersatu? Kita akan ultimatum pemerintah sampai tanggal 24 Maret untuk laksanakan berbagai tuntutan. Jika tidak, 25 Maret kita turun ke istana.”

Ada pun dari pihak PP Muhammadiyah yang diwakili oleh Abdul Muti menyatakan pandangan Muhammadiyah tentang gerakan oposisi ini. “Upaya-upaya melakukan perubahan harus dengan cara-cara yang damai, inilah cara pemikiran Muhammadiyah. Kita akan terus melakukan gerakan politik berbasis masyarakat madani. Gerakan ini harus tetap disuarakan,” kata Abdul yang mewakili Din Syamsuddin yang tak bisa hadir.

Acara ini adalah kali ketiga dilaksanakan dalam mengumpulkan tokoh-tokoh oposisi. Pada acara kali ini, akan dibuat rumusan-rumusan tuntutan yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan memberi batas waktu. Jika tidak dipenuhi, maka koalisi oposisi ini mengancam  akan menggelar aksi besar pada akhir Maret.(L/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply