PEMERINTAH MAROKO TARGETKAN REFORMASI BERESIKO

        Rabat, 23 Rabiul Awal 1434/4 Februari 2013 (MINA) – Pemerintah Islam yang berkuasa di Maroko mendorong kemajuan  reformasi yang sangat dibutuhkan, terutama sistem subsidi dan dana pensiun yang tidak berkelanjutan, untuk menutup lubang dalam anggaran, ModernGhana melaporkan Ahad (3/2).

        Setelah setahun berkuasa, Perdana Menteri Abdelilah Benkirane dari partai moderat Keadilan dan Pembangunan (Justice and Development Party/PJD) sedang berjuang melawan inflasi yang tajam dan keuangan publik yang memburuk. Benkirane harus mengambil resiko mengabaikan suara pendukung utamanya.
       Benkirane mengatakan kepada parlemen pekan ini bahwa sistem pensiun tidak bekerja, dana pensiun telah merosot ke zona merah, dan hal itu tidak akan layak pada akhir dekade kecuali mengambil langkah-langkah drastis. Pemerintah berencana menaikkan usia pensiun dari usia 60 sampai 67 tahun sebagai satu-satunya jalan keluar.
      “Saya tidak akan meninggalkan reformasi ini, berapa pun harga yang harus dibayar,” kata Benkirane, demikian menurut laporan www.modernghana.com yang dipantau Miraj News Agency (MINA), Senin.

       Masalah yang lebih berat dan mendesak dari  masalah pensiun adalah masalah reformasi subsidi, demikian yang dijelaskan oleh Dana Moneter Internasional selama kunjungannya baru-baru ini.
       Biaya bahan bakar bersubsidi dan kebutuhan pokok seperti roti dan gula telah berputar, pemerintah yang lamban tidak mampu membayar tagihan.

       Pada 2012, biaya bahan bakar menelan 50 miliar dirham (sekitar $ 6,1 milyar), dibandingkan dengan tahun 2002 yang hanya 4 miliar dirham, mewakili 20 persen dari anggaran Maroko.

      Namun reformasi yang direncanakan, di tengah kenaikan harga yang tajam (inflasi berada pada tujuh persen) dan prospek ekonomi yang suram, tetap berpotensi menimbulkan permasalahan..

       Akhir Desember, protes di Marrakesh terhadap tingginya harga air dan tarif listrik menyebabkan terjadi bentrokan dengan pasukan keamanan yang menyebabkan  lebih 50 orang demonstran terluka.

      “Mereformasi dana kompensasi yang mensubsidi bahan bakar dan barang pokok lainnya, adalah menerima harga sosial pertama, yang kemudian menjadi harga politik,” kata Baudouin Dupret, kepala pusat  penelitian Jacques Berque di Rabat.

       PJD yang berkuasa setelah kemenangan pemilu bersejarah di bulan November 2011 berjanji untuk mengatasi kemiskinan yang meluas, korupsi yang endemik dan ekonomi  yang timpang, di saat lahirnya harapan tinggi dari Revolusi Arab.
      Tapi sekarang pemerintah menghadapi tugas mendesak melalui reformasi ekonomi yang menyakitkan dan semakin darurat  dari kemungkinan  perjuangan yang  aman tanpa masalah.
       Pengamat politik Mohammed Madani mengatakan sementara  ini ruang untuk  nelakukan manuver  telah menyempit, PJD berhasil “membersihkan” masalah  di Tangiers dan Marrakesh dengan pemilu Oktober lalu, beberapa bulan setelah awal kenaikan harga BBM. (T/P09/E1).

 

Miraj News Agency (MINA)

Leave a Reply