PERTEMUAN KAIRO BAHAS PEMILU PALESTINA

        Kairo, 02 Rabiul Akhir 1434/11 Februari 2013 (MINA) – Pertemuan antar faksi Palestina di Kairo membahas penerapan kesepakatan terutama mengenai pemilihan umum yang akan segera dilaksanakan di seluruh wilayah Palestina.
       “Kami sepakat dengan Hamas untuk memulai konsultasi dengan faksi-faksi Palestina lainnya mengenai pembentukan sebuah pemerintahan teknokrat yang dipimpin oleh Presiden (Mahmud) Abbas di bawah ketentuan Perjanjian Doha,” kata kepala delegasi Fatah, Fatah Azzam Al-Ahmad, mengacu pada kesepakatan antara Hamas dan Fatah yang dicapai hampir setahun yang lalu.
       Hamas dan Fatah telah menandatangani dua perjanjian rekonsiliasi, pada Mei 2010 yang disponsori oleh Mesir dan pada Februari 2011 yang disponsori oleh Qatar. Kedua perjanjian itu menyerukan untuk membentuk pemerintah persatuan dan mengakhiri konflik internal Palestina yang telah berlangsung  sejak tahun 2007.
       “Ada kesepakatan atas sebagian besar masalah, kecuali beberapa poin mengenai UU Pemilu untuk Dewan Nasional Palestina (DNP),” tega Azzam seperti dilaporkan Ma’an News agency yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA), Senin (11/2).
         Pembicaraan tersebut berlangsung selama dua hari dimulai pada hari Jum’at (8/2) yang diselenggarakan di bawah naungan badan sementara dari Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organisation /PLO).
         Pertemuan Kairo yang dilaksanakan di sela KTT OKI ke-12 ini dihadiri oleh pemimpin faksi-faksi Palestina, diantaranya Mahmud Abbas (Fatah), Khalid Misy’al (Hamas), Ramadhan Shlah (Jihad Islami).
         Anggota Komite Eksekutif PLO Wassel Abu Yussef mengatakan, poin utama dari pembicaraan adalah saat pemilu diadakan untuk DNP, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan pemilu legislatif dan presiden Palestina.
       Dia juga mengatakan ada ketidaksepakatan mengenai waktu pembentukan kabinet sementara yang diharapkan untuk mempersiapkan pemilu baru, dan penentuan tanggal seperti pengumuman untuk jajak pendapat.
       “Fatah menginginkan pemerintah terbentuk pada saat bersamaan dengan keputusan menetapkan tanggal pemilihan umum, sementara Hamas menginginkan pemerintah yang akan dibentuk pertama kali untuk mengakhiri perpecahan dilakukam sebelum tanggal pemilu,” kata Abu Yussef.
         Kepala delegasi faksi Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Maher al-Taher, menyetujui perlu adanya pembicaraan lebih lanjut untuk mengatasi perbedaan pendapat. “Suasana itu positif tetapi kita perlu mengadakan pertemuan lain untuk memilah-milah beberapa penafsiran dan perbedaan sudut pandang,” kata al-Taher.
       Perselisihan lainnya adalah mengenai jenis sistem pemungutan suara yang akan digunakan. Fatah dan tokoh-tokoh independen di tubuh pemerintahan sementara PLO menginginkan sistem yang sama untuk mengajukan Dewan Nasional Palestina (PNC) dan parlemen, sementara Hamas menginginkan perwakilan proporsional dalam Dewan Nasional Palestina.
       Gerakan Islamis yang memerintah Jalur Gaza itu menginginkan rincian 75 persen perwakilan proporsional untuk pemungutan suara di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan sisanya di bawah sistem satu orang, satu suara.
       Pekan lalu, Hamas meresmikan Komisi Pemilihan Pusat (Central Elections Commission) untuk memulai pendaftaran pemilih di Jalur Gaza, menghapus kendala utama untuk rekonsiliasi dengan Fatah.
        Komisi Pemilihan Pusat akan melakukan pendaftaran pemilih pada 11-18 Februari 2013 mendatang. (T/P02/E1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply