POIN-POIN REKONSILIASI HARUS DILAKSANAKAN BERSAMA

Kairo, 14 Rabiul Akhir 1434/23 Februari 2013 (MINA) – Direktur Pusat Penelitian Palestina (Palestinian Centre for Studies) di Kairo, Ibrahim Alderawi, mengatakan, semua pelaksanaan poin-poin rekonsiliasi Palestina harus dilaksanakan secara bersamaan antara kelompok-kelompok Palestina, khususnya Hamas dan Fatah.

Ia mencatat, Mesir memastikan terbentuknya sebuah komite pengawas untuk menindaklanjuti pelaksanaan rekonsiliasi Palestina dengan apa yang disepakati di bawah pimpinan Dinas Intelijen Umum Mesir.

“Fatah dan Hamas harus menunjukkan “keleluasan” untuk mencapai aspirasi rakyat Palestina”, kata Alderawi seperti dilansir AlResalah yang dipantau Mi’raj News Agency (MINA), Sabtu malam (23/2).

Pembicaraan antara kelompok-kelompok Palestina terkemuka yang dimediasi Mesir menyimpulkan sepakat mengadakan pertemuan untuk pembentukan pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization /PLO) dan melanjutkan pekerjaan dari Komite Pemilu Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesimpulan itu muncul setelah bertemunya delegasi Hamas yang dipimpin oleh wakil kepala biro politik Hamas, Musa Abu Marzuk, dan seorang pejabat senior Fatah, Azzam Al-Ahmad, Selasa lalu (19/2).

“Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk revisi pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization /PLO) dan untuk melanjutkan pekerjaan dari Komite Pemilu Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza selambat-lambatnya pada 30 Februari ini,” kata Abu Marzuk seperti dilansir Al-Hayat.

“Pembicaraan untuk membentuk pemerintah transisi juga harus dimulai pada 30 Februari ini. Hal yang sama berlaku bagi komite kebebasan publik dan rekonsiliasi,” tambah Abu Marzuk.

Sementara itu, anggota biro politik Hamas, Izzat al- Rishq mengatakan, atmosfer positif tercermin dari pertemuan terbaru antara Mahmud Abbas dan Khalid Misy’al, Kamis (7/2). Pengaktifan Komite akan mendukung undang-undang pemilu Dewan Nasional dan terbentuknya sebuah komite untuk pemilu Dewan Nasional yang diadakan di luar negeri.

Mengenai komite pemerintah transisi, Rishq mengatakan “konsultasi antara kedua belah pihak akan dimulai paling lambat pada akhir bulan ini, sementara komite kebebasan publik dan rekonsiliasi akan melanjutkan pekerjaan mereka di Jalur Gaza dan Tepi Barat.”

Sebuah komite yang lebih tinggi dari Fatah dan Hamas yang dimediasi oleh Mesir, secara teratur akan bertemu untuk memastikan berjalannya kesepakatan rekonsiliasi dan menyelesaikan masalah yang menghambat pelaksanaannya.

Hamas dan Fatah telah menandatangani dua kesepakatan rekonsiliasi, pada Mei 2010 yang disponsori oleh Mesir dan Februari 2011 yang disponsori oleh Qatar. Kedua kesepakatan itu menyerukan untuk membentuk pemerintah persatuan dan mengakhiri konflik internal Palestina yang telah berlangsung  sejak tahun 2007. 

Pembicaraan rekonsiliasi dilanjutkan kembali dengan mediasi oleh Presiden Mesir Muhammad Mursi pada 17 Januari 2013. Presiden Abbas dan pemimpin Hamas Khalid Misy’al melakukan pembicaraan tentang penerapan kesepakatan persatuan tahun 2011 tersebut.

Pertemuan tersebut memberikan hasil yang sangat positif dengan mengadakan pertemuan rekonsiliasi lanjutan untuk melakukan pembentukan pemerintahan transisi dengan melaksanakan pemilu pada beberapa bulan ke depan. (T/P02/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply