PROGRAM DRONE AS LANGGAR KEBEBASAN WARGA NEGARA

Washington, 10 Rabi’ul Akhir 1434/20 Februari 2013 (MINA) – Program drone pengawas domestik AS dikecam oleh para ahli yang mengatakan bahwa Washington melanggar kebebasan sipil Amerika, menurut laporan Press TV seperti dipantau Mi’raj News Agency (MINA), Selasa (19/2).

“Ini semacam kebijakan untuk pengawasan tak terbatas. Saya rasa ini adalah preseden berbahaya,” kata Mounzer Sleiman, analis urusan keamanan nasional AS. Dia menambahkan bahwa Amerika menganggap negara ini bebas, kami memiliki konstitusi dan kami menjaga hak-hak setiap individu.”

Pernyataannya muncul setelah Administrasi Penerbangan Federal AS mengumumkan pekan lalu bahwa pihaknya telah mengeluarkan sejumlah 1.428 izin bagi para operator drone domestik sejak tahun 2007. Sedangkan 10.000 lainnya izin bisa dikeluarkan selama lima tahun ke depan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS juga membenarkan bahwa pihaknya telah mendapat respon besar dari potensi penjualan drone, dan lebih banyak lagi teknologi untuk aplikasi keamanan publik.

Para ahli mengritik bahwa Washington begitu agresif mengejar program drone dalam negeri. Padahal, masih menurut para ahli, sikap agresif itu melanggar hak privasi, dengan memanfaatkan kesamaan dengan kebijakan pesawat asing yang digunakan di daerah peperangan di Timur Tengah. Penggunaan drone pembunuh di luar negeri di bawah pemerintahan Presiden AS Barack Obama telah menyebabkan perdebatan nasional dan internasional.

“Kami telah berbicara tentang hal ini pada kesempatan yang baik, pelanggaran drone menjatuhkan bom pada orang yang tidak bersalah,” kata Profesor Princeton Cornel West. Ia menyebutnya sebagai penjahat perang atas program drone pembunuh Washington.

“Saya tidak bisa melihat keruntuhan besar ketika para eksekutif membunuh warganya sendiri dengan sewenang-wenang, sesuka hati, secara rahasia, tanpa ada pengambilan keputusan. Kampanye mematikan ini menandakan runtuhnya sistem di AS,” kata pendiri WikiLeaks Julian Assange. 

AS telah menggunakan drone untuk pembunuhan dan pengawasan di beberapa negara termasuk Yaman, Pakistan, Afghanistan dan Somalia.

Pesawat kendali jarak jauh tanpa awak itu bervariasi ukuran dan bentuknya, mulai dari model pesawat terbang yang kecil dan pemangsa militer yang besar dan lainnya. Menurut PBB mengatakan serangan udara menargetkan pembunuhan yang mencemoohkan hukum internasional.

Kamera canggih

 

Departemen pertahanan AS dan juga DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) berhasil mengembangkan sebuah kamera canggih yang memiliki sistem sensor Argus-IS. Kamera canggih ini merupakan salah satu kamera yang memiliki sensor video terbesar dengan resolusi hingga 1.8 gigapixel. Menurut sumber berita dari CNET, kamera canggih ini akan dipasang di beberapa prototipe pesawat tanpa awak, Hummingbird robo-drone.

 

Kemampuan prototipe ini nantinya mampu melakukan pengintaian melalui ketinggian hingga 20.000 kaki. Dengan memiliki resolusi hingga 1.8 gigapixel, kamera tersebut mampu melacak keberadaan orang dan juga kendaraan, bahkan mampu memindai hingga 25 mil persegi. Itu memungkinkan sang operator untuk memindai bidang pandang dan lebar gambar secara real-time.

 

Satu manager program Argus, Brian Leininger, menyatakan, “Jika di suatu bangunan terdapat beberapa kelompok orang yang meninggalkan tempat tersebut secara terpisah, pemantauan dapat dilakukan secara bersamaan dan otomatis di tiap-tiap kelompok tersebut”.

 

Hummingbird robo-drone yang dilengkapi kamera canggih tersebut dikabarkan banyak dilepas di Afghanistan. Tak heran beberapa bulan terakhir ini drone AS sering kali melakukan serangan terhadap Mujahidin Afghanistan yang dianggap sebagai pemberontak.(T/P06/R2).

 

Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

 

Leave a Reply