WASPADAI ZIONISME DIBALIK KERUSUHAN TUNISIA

Oleh Ali Farkhan Tsani

Executive Editor Mi’raj News Agency (MINA)

Media Arabnews memberitakan, Penembakan tokoh oposisi Democratic Patriot’s Movement di Tunisia, Chokri Belaid, Rabu (6/2) memicu reaksi ribuan demonstran turun ke jalan-jalan mengecam aksi tersebut.

Pembunuhan Belaid mengejutkan banyak pihak, di tengah masa transisi politik yang relatif damai, pasca pemilu demokratis Tunisia tahun 2011. Akibat peristiwa itu, pihak oposisi menuntut adanya revolusi baru.

Presiden Moncef Marzouki menyebut penembakan Belaid sebagai pembunuhan keji, dan pemerintahnya akan memerangi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya revolusi.

Sementara Perdana Menteri Hamadi Jebali menyebut pembunuhan itu sebagai tindak kejahatan dan menjadi pukulan bagi revolusi yang sedang berlangsung demokratis. Bahkan secara mengejutkan pula, PM Jebali malam itu mengumumkan rencananya membubarkan kabinetnya dan membentuk kabinet baru dari kalangan teknokrat atau cendekiawan yang berkompeten dan tidak mempunyai afiliasi politik tertentu. 

Akan tetapi rencana itu ditentang tokoh-tokoh dari Kelompok Islamis, dengan alasan hal itu belum dikonsultasikan dan disetujui oleh pimpinan partai Ennahda, pemenang Pemilu 2011. 

Belaid memang dikenal sebagai tokoh oposisi dan pengritik tajam para pemimpin Tunisia, yang didominasi partai Islam Ennahda. Dia banyak menyoroti lankah-langkah pemerintah yang dinilainya lamban dalam menjalankan revolusi. 

Memang hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas perbuatan itu. Walaupun beberapa kantor Partai Ennahda di beberapa kota sempat dibakar massa yang menuduh Partai Ennahda bertanggung jawab atas kejadian itu.

Tanggapan Dunia

Presiden Perancis Francois Hollande mengutuk pembunuhan terhadap Belaid, yang ia sebut sebagai perjuang hak asasi manusia. 

Amerika Serikat melalui Kedubesnya di Tunis mengecam pembunuhan itu, dan menggambarkan aksi tersebut sebagai sebuah tindakan yang keterlaluan dan pengecut. Kedubes AS mendesak pemerintahan Tunisia melakukan penyelidikan transparan atas aksi tersebut, dan membawa pelakunya ke pengadilan.

Mengomentari hal itu, ribuan pendukung Ennahda berunjuk rasa di pusat kota Tunis, Sabtu (9/2), meneriakkan slogan-slogan pro-Islam dan anti-Perancis. Pengunjuk rasa menyerukan legitimasi majelis konstituen nasional (National Constituent Assembly/NCA) Tunisia dan menentang kekerasan politik serta menolak campur tangan pihak asing.

Pengamat politik Tunisia Ali Dkhil, mengingatkan soal reputasi stabilitas Tunisia kini sedang diuji, seusai pembunuhan Belaid. Sebab masyarakat butuh stabilitas dan ketenangan.

Taieb Baccouche, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Nasional UGTT (Union Generale Tunienne du Travail) mengungkapkan, memang pihak oposisi Tunisia selama ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah, terutama menyoal pengangguran yang belum teratasi dan krisis ekonomi. 

Menurut Baccouche, sekarang yang diperlukan adalah sebuah keberanian untuk mengubah kondisi saat ini, dengan mengedepankan  perundingan antarpartai untuk menghasilkan solusi terbaik.

Mengacu pada hasil Sidang Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) di Kairo 6-7 Februari kemarin, pemimpin negara-negara Islam menyepakati untuk menghindari konflik kekerasan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kedaulatan wilayah. 

OKI menyebutkan, memang negeri-negeri muslim khususnya di kawasan Timur Tengah dan lainnya akhir-akhir ini mengalami ujian stabilitas keamanan. Negara-negara anggota OKI, termasuk Tunisia (waktu sidang KTT OKI batal hadir karena peristiwa penembakan Belaid), diminta untuk mengintensifkan upaya menunjukkan citra sejati Islam dan masyarakat Islam, serta mengatasi fenomena meningkatnya Islamophobia.

Waspadai Zionisme

Perlu dicamkan peringatan Dr. Fathi Abdul Qadir At-Tunisy seperti diungkapkan dalam Jurnal Al-Masyru’u Ash-Shuhyuni fi Afriky (Proyek Zionis di Afrika, 2011),  bahwa Zionis Israel mempunyai kepentingan politik, ekonomi dan keamanan kawasan, di negeri-negeri muslim Afrika.Terbukti, dari sejumlah sekitar 50 negara di benua Afrika, di mana sekitar 65%-nya dihuni oleh umat Islam, separuh lebihnya menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. 

Termasuk Tunisia, sejak tahun 1996  era Presiden Zine el-Abidine Ben Ali, saling membuka kedutaan besar dengan Israel. Akan tetapi Tunisia memutuskan semua hubungannya dengan Israel pada tahun 2000 setelah pecahnya Intifadah kedua di Palestina.

Era pasca-Revolusi Melati (Jasmine Revolution) yang menggulingkan Presiden Ben Ali, yang telah berkuasa selama 23 tahun, memutar haluan hubungan Tunisia dengan Israel. Pimpinan Partai Annahda, Rashid al-Ghannushi, menyatakan bahwa Tunisia mendatang adalah pemerintahan yang mencoba menerapkan syariah Islam. Al-Ghannusi bahkan menegaskan, normalisasi hubungan dengan Israel terhadap umat Islam Tunisia adalah tidak mungkin, bahkan hal itu termasuk kejahatan.

Silvan Shalom, Menteri Pembangunan Regional Israel, sejak demokratisasi berlangsung di Tunisia, memang sudah menyatakan kekhawatirannya bila kelompok-kelompok Islam berkuasa di sana.

Solusi 

Jadi, kawasan benua Afrika yang disebut sebagai Qurrah Bikrah (Benua yang masih perawan), mengingat banyaknya sumber daya alam (SDA) seperti cadangan gas alam dan berbagai sumber tambang yang belum tergarap di sana. Harus diselesaikan oleh internal bangsa sendiri, secara demokratis, memenuhi kepentingan mayoritas warga di sana yang lebih dari 90% muslim, dengan damai tanpa kekerasan, sesuai prinsip-prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin. 

Para pemimpin negeri-negeri muslim di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam harus mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan (Ali Imran : 103), dialog perubahan tanpa kekerasan (An-Nahl : 125), saling menghormati dan bekerjasama dalam memberikan kontribusi positif  dalam pembangunan (Al-Maidah : 2), serta kedamaian dan kesejahteraan bersama (Al-Anbiya : 107). Semoga. (R1).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply