JEPANG BERI $ 10 JUTA KE PALESTINA

Ramallah, 23 Rabiul Akhir 1434/5 Maret 2013 (MINA) – Pemerintah Jepang melalui kantor perwakilannya di Ramallah pada Senin (4/3) mengatakan bahwa Jepang telah menyumbangkan $ 10 juta (sekitar Rp 97 miliar) untuk program pembangunan Palestina.

Sumbangan tersebut disalurkan melalui Badan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pemulihan Palestina (MDTF-PRDP) melalui Bank Dunia. Demikian dilaporkan palestinenewsnetwork.ps yang diterima Mi’raj News Agency (MINA).

Perdana Menteri Salam Fayyad talah menandatangani nota kesepakatan dengan Junya Matsuura, perwakilan Jepang untuk Palestina dan Mariam Sherman, Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza.

Jepang secara resmi mendukung berdirinya Negara Palestina sejak tahun 2012 lalu.

Hal ini merupakan bentuk komitmennya  sejak penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1994, dan bantuan yang diberikan itu merupakan bagian dari $ 1340000000 (sekitar Rp 13 triliyun) dari jumlah total yang akan disumbangkan ke negara yang masih terjajah itu.

Bantuan Jepang tersebut secara khusus akan digunakan untuk pengembangan ekonomi Palestina yang disalurkan melalui kementerian-kementerian. Hal ini menjadi sangat penting untuk mempersiapkan Palestina menjadi Negara yang memiliki rencana pembangunan nasional yang jelas.

Sebelumnya, Jepang juga telah memberikan bantuan melalui badan PBB untuk pembangunan UNRWA, UNHCR dan badan-badan PBB lainnnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty M. Natalegawa pada pertengahan Februari 2013 lalu menghadiri Konferensi Negara-Negara Asia Timur bagi Percepatan Pembangunan  Palestina (CEAPAD – Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development).

Konferensi CEAPAD dimaksudkan untuk memperluas kerjasama di antara negara-negara di Asia dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina, dan melengkapi inisiatif kerjasama Triangular Indonesia-Jepang-Palestina.

Dalam konferensi  itu, hadir pula Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad, yang bertindak sebagai co-host bersama Menlu Jepang, Umio Kishida. Konferensi tersebut menghasilkan Joint Statement yang meletakkan kerangka bagi pelaksanaan kerjasama konkrit ke depan.

Pada Konferensi tersebut, Menlu Marty Natalegawa menekankan pentingnya negara peserta Konferensi Negara-Negara peserta CEAPAD untuk memusatkan perhatian pada empat hal utama agar bantuan pembangunan kepada Palestina dapat lebih efektif.    

Pertama, bantuan yang diberikan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata dan “national ownership” Palestina. Kedua, bantuan yang diberikan negara-negara Asia Timur adalah area keunggulan (expertise) dari pihak pemberi bantuan. Ketiga, adanya koordinasi yang baik antara berbagai program yang diberikan. Keempat pelaksanaan program harus berkesinambungan.

Menlu Marty Natalegawa juga menggarisbawahi kesulitan keuangan yang dihadapi Palestina akibat tindakan Israel.

“Penahanan penerimaan pajak Palestina oleh Israel mengakibatkan terjadinya krisis keuangan dan juga menghambat Otoritas Palestina dalam memberikan pelayanan-pelayanan sosial yang vital. Oleh karena itu, Indonesia dalam kerangka OKI telah mengusulkan adanya modalitas safety net untuk mengatasi krisis keuangan Palestina,” ujar Marty. (T/P04/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Rate this article!

Leave a Reply