KEMDIKBUD KUCURKAN DANA UNTUK BOPTN 2013 RP 2,7 TRILIUN

Jakarta, 11 Jumadil Awal 1434/23 Maret 2013 (MINA) – Kementerian Pendidikan dan kebudayaan akan mengucurkan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 2013 sekitar 2,7 Trilyun untuk 93 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.

“Total alokasi dana penelitian adalah sebesar 500 miliar dari total alokasi BOPTN 2013,” kata Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Mohammad Nuh, seperti yang dilaporkan Press di Jakarta dan dipantau oleh Miraj News Agency (MINA).  

“Direktorat pembinaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (P2M) direktorat Jenderal pendidikan tinggi akan mengelola dana tersebut,” tambah Nuh, Jumat (22/3).

BOPTN merupakan bantuan biaya dari pemerintah yang ditujukan kepada perguruan tinggi negeri  untuk membiayai keberlangsungan dana operasionalnya PTN.

Sementara itu, Masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus dibebankan biaya perkulihan yang tinggi cukup biaya operasional PTN yang sudah ditetapkan oleh Mendikbud.  

Dalam penjelasan terkait besaran alokasi BOPTN, Nuh menegaskan, “Perbedaan pertimbangan penentuan jumlah alokasi BOPTN dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas,” Ujar Nuh.

Menurut dia, PTN memiliki Tridharma sebagai acuan kewajiban PTN. Tridharma itu mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mengacu pada Tridharma itu, maka pendekatannya juga berbeda. Mendikbud No 58 Tahun 2012 tentang BOPTN mencatatkan secara rinci pertimbangan penentuan jumlah alokasi BOPTN.

Diantaranya, jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mahasiswa untuk jenjang S1 dan diploma, proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa, proporsi PNBP dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan lainnya, indeks terhadap jeniS prodi, akreditasi prodi, jenis PTN, proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, jumlah mahasiswa PTN.

Cakupan alokasi pos penggunaan BOPTN adalah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, biaya pemeliharaan pengadaan, penambahan bahan kuliah, bahan pustaka, penjaminan mutu, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pelaksanaan kegiatan penunjang, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, honor dosen pegawai negeri sipil, pengadaan dosen tamu.

Keseluruhan alokasi, pos, dan implementasi di lapangan tetap akan diatur dalam panduan BOPTN 2013. “Nanti tetap akan ada panduan Mendikbud,” jelas Nuh.(T/P012/R2).

MIRAJ NEWS AGENCY (MINA)

 

Leave a Reply