NEGARA AFRIKA TUNTUT PBB SELIDIKI PELANGGARAN HAM DI MALI

       Jenewa, 5 Jumadil Awal 1434/16 Maret 2013 (MINA) – Negara-negara Afrika hari Kamis (14/3) mengajukan sebuah resolusi yang menuntut PBB untuk menunjuk seorang ahli untuk menyelidiki dan membantu memperbaiki situasi hak asasi manusia dalam perang yang melanda Mali.
 
      Menurut laporan Modern Ghana yang dipantau Mi’raj News Agency (MINA), PBB harus memberikan mandat kepada ahli independen selama satu tahun “untuk membantu pemerintah Mali” melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara itu. Demikian yang disebutkan dalam rancangan resolusi yang diajukan oleh Gabon ke Dewan HAM PBB di Jenewa atas nama negara-negara Afrika.
 
         Naskah yang diterbitkan dalam situs web dewan itu juga menyerukan pada pemerintah Mali “untuk menjamin kebebasan berekspresi dan secepat mungkin menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan transparan”.
         Pemerintah transisi setempat di Bamako selama setahun terakhir telah berjanji negara itu akan menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Juli.
        Dalam resolusi mereka, negara-negara Afrika meminta agar semua tentara dan kelompok bersenjata menghormati hukum internasional Mali, dan mendesak “penghentian segera semua pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kekerasan”.
        Resolusi itu juga mengutuk semua pelanggaran yang dilakukan di Mali, terutama yang terjadi di utara.
        Pasukan Perancis meluncurkan intervensi mengejutkan pada 11 Januari dalam upaya untuk menghentikan pejuang Al Qaeda di sana yang bergerak ke selatan dan mengarah ibukota Bamako.
        Kelompok-kelompok Islam sebagian besar kini telah keluar dari kota-kota utama di utara dan melancarkan perang gerilya melawan Perancis, tentara Mali dan lainnya yang berusaha membantu pemerintah menegaskan kontrol atas seluruh wilayah Mali.
        Namun resolusi Kamis itu tidak menyinggung tuduhan yang diajukan awal pekan kepada PBB oleh oraganisasi hak asasi manusia bahwa tentara Mali telah melakukan serangan pembalasan terhadap etnis yang dicurigai bersimpati dengan para gerilyawan.
       Merupakan kewajiban Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, menyampaikan laporan tentang situasi di Mali pada sidang yang akan berlangsung pada bulan Mei dan Juni.
       Para diplomat akan memutuskan apakah menyetujui resolusi pada akhir sidang dewan saat ini, pada tanggal 22 Maret. (T/P09/E1)

 
Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply