PARTAI FJP MESIR REKOMENDASIKAN HUKUM PERUSAHAAN SWASTA LAKUKAN TUGAS POLISI

Saber Abul Fotouh Foto: AhramKairo, 29 Rabiul Akhir 1434/11 Maret 2013 (MINA) – Partai Keadilan dan Kebebasan (Freedom and Justice Party/FJP) Ikhwanul Muslimin saat ini sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang yang bertujuan memungkinkan negara memberikan ijin perusahaan swasta menjalankan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan di tengah konflik yang tengah berkecamuk, kata pemimpin terkemuka Saber Abul-Fotouh pada Sabtu (9/3).

“Undang-undang tersebut akan memberikan keamanan perusahaan milik swasta hak untuk membawa senjata dan melakukan penangkapan,” kata Fotouh yang menjabat sebagai ketua komite tenaga kerja di Majelis Rakyat (majelis rendah parlemen Mesir yang sekarang dibubarkan) kepada Ahram sebagaimana dipantau Mi’raj News Agency (MINA) pada Senin (11/3).

Usulan tersebut berkaitan dengan pemogokan nasional sejumlah besar polisi Mesir yang sedang berlangsung di beberapa kota di Mesir, juga mengisi kekosongan pihak keamanan di Negara piramid itu.

“Saya menyarankan RUU diserahkan kepada Dewan Syura, dan sudah ada di sana sebelum referendum terbuka, sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan keamanan swasta menjaga negara,” kata Abul Fotouh kepada media lokal itu.

“saya juga merekomendasikan pembentukan petugas komite popular yang menjaga lembaga-lembaga rakyat dan institusi Negara dalam aksi pemogokan ini,” tambah Fotouh.

Fotouh menggambarkan pemogokan itu sebagai pemerasan terhadap Kemendagri Mesir oleh pendukung rezim Mubarak yang mempelopori protes-protes kontra-revolusi, di mana mereka yang harus disalahkan atas kondisi carut marut di Mesir saat ini.

Para kritikus berpendapat RUU tersebut akan menjauhkan masyarakat serta menimbulkan kerusuhan yang lebih banyak lagi. Mantan ketua klub Hakim Mesir Zakariya Abdul Aziz mengatakan langkah tersebut tidak masuk akal dan bias menimbulkan perang saudara yang lebih parah.

Abul-Fotouh bersikeras usulannya itu datang dari dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan partainya FJP, menekankan langkah itu tidak dimaksudkan untuk melayani kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. (T/P03/R2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply