RUU ORMAS BATASI RUANG GERAK ORMAS ISLAM

 Oleh: Widi Kusnadi*

Gelombang penolakan dari berbagai ormas, khususnya ormas Islam terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) yang wajib berasaskan pancasila, akhir-akhir ini menjadi isu hangat di bumi pertiwi tercinta ini.

Beberapa kalangan menganggap bahwa dibuatnya RUU ormas baru yang akan menggantikan UU no. 8 tahun 1985 lama, yang sudah dianggap tidak layak lagi berlaku di tengah era reformasi saat ini jusrtu akan menjadi bumerang bagi ormas-ormas yang ada saat ini (khususnya ormas Islam). Pasalanya, di antara isi  RUU itu membuat tidak nyaman ormas-ormas Islam, di mana ormas harus berasas pancasila dan meminta izin dalam setiap program yang akan dilakukannya.

Secara substansi, UU Nomor 8 Tahun 1985 memang tidak mungkin dipertahankan di era reformasi seperti saat ini, karena UU tersebut didesain sebagai instrumen pemerintah saat itu untuk membungkam kebebasan berserikat dan mengontrol kehidupan masyarakat, termasuk cara pandang dan ideologi suatu kelompok masyarakat. Melalui undang-undang yang sama, pemerintah Orde Baru waktu itu bahkan dapat membungkam musuh-musuh politiknya yang dianggap mengancam kelangsungan kekuasaannya.

Masalahnya, RUU Ormas yang saat ini tengah diselesaikan DPR pada tingkat panitia kerja, lebih berorientasi mengatur dan mengontrol ormas ketimbang menjamin kebebasan berserikat sebagaimana diamanatkan konstitusi negara kita. Menurut professor riset LIPI Syamsuddin Haris, naskah RUU tersebut masih menganut cara pandang keliru rezim otoriter yang melihat masyarakat sebagai ancaman. Padahal, kebebasan berserikat semestinya dijamin oleh negara sebagai kontribusinya bagi kemaslahatan kolektif. Karena itu, yang lebih diperlukan sebenarnya bukanlah undang-undang yang mengatur ormas, melainkan suatu undang-undang yang menjamin kebebasan berserikat.

Ada beberapa pasal dalam RUU tersebut yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi saat ini. Pasal-pasal itu juga dianggap sebagai alat bagi pemerintah untuk membatasi ruang gerak ormas-ormas yang ada saat ini, khususnya yang dianggap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah (ormas Islam).

Pasal-pasal yang dimaksud adalah:

  1. Pasal 2 yang mewajibkan seluruh ormas harus berasaskan pancasila dan UUD 1945
  2. Pasal 7,8 dan 23 yang membatasi ruang lingkup dan wilayah kerja ormas
  3. Pasal 10 yang mengatur bentuk ormas
  4. Pasal 12,16 dan17 yang mengatur persyaratan dan ijin ormas
  5. Pasal 44 sampai 53 yang mengatur ormas yang didirikan warga negara asing

Mengenai pasal 2 yang mengharuskan semua ormas harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui Juru bicaranya Muhammad Ismail Yusanto mengatakan dalam orasinya pada saat demonstrasi HTI di Bandung pada Selasa (26/3) lalu bahwa hal itu sama saja dengan menghidupkan asas tunggal sebagaimana terjadi pada Orde Baru.

Kita semua tahu bahwa saat Orde Baru, pemerintah begitu represif dalam mengontrol ormas (khususnya ormas keagamaan) sehingga hampir tidak ada ormas yang bisa mengkritik pemerintah. Seharusnya Pancasila dan UUD 1945 yang harus mengikuti nafas syariat agama, bukan malah agama yang harus menyesuaikan dengan keduanya.

Seharusnya negara memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat untuk melakukan ibadah dan berserikat (berkumpul) sesuai dengan tuntunan agamanya sebagaimana tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Negara yang harus mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti Pancasila dan UUD 1945.

Pasal ini jelas mengancam eksistensi ormas-ormas yang berasaskan agama, khususnya ormas Islam. Mereka bisa dibubarkan dengan alasan tidak berasaskan Pancasila dan UUD 1945. 

Saat ini ada beberapa ormas Islam yang memang mereka murni ingin menegakkan syariat agamanya. Kita bisa lihat seperti HTI yang berpusat di Jakarta, Front Pembela Islam (FPI) yang berpusat di Jakarta, Forum Umat Islam (FUI) yang berpusat di Jakarta, Mejelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang berpusat di Jogjakarta, Hidayatullah yang berpusat di Jawa Timur, Wahdah Islam yang berpusat di Makasar dan lain sebagainya. Semua ormas yang disebutkan tadi semuanya berasaskan Islam.

Dalam RUU tersebut, disinyalir ada kekhawatiran beberapa oknum  yang menganggap bahwa keberadaan ormas-ormas tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan keamanan serta akan mengancam eksistensi NKRI. Padahal kehadiran mereka justru menjadi penopang terbentuknya NKRI yang pada masa itu berada dalam cengkraman penjajahan Belanda. Mereka pun hadir sebagai pembantu aparat keamanan ketika mereka tidak berdaya menghadapi kedhaliman dan kemaksiatan yeng terjadi di masyarakat.

Jika kita lihat sejarah, berdirinya NKRI adalah berkat perjuangan para pahlawan Muslim yang gigih melawan penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh Muslim juga menjadi pemrakarsa terbentuknya NKRI ini. Kita bisa sebut nama nama tokoh seperti HOS Cokroaminoto, Samanhudi, Ahmad Soebardjo, Muhammad Hatta, Adam Malik, Muhammad Natsir, dan sederet tokoh lainnya yang menghiasi perjuangan berdirinya NKRI.

Kita juga bisa saksikan saat ini, ketika aparat kepolisian tidak maksimal memberantas kemaksiatan, ormas-ormas Islam hadir membantu memberantas penyakit masyarakat tersebut. Lihatlah kasus kerusuhan di Ambon, Maluku tahun1998, kasus perjudian dan pelacuran di Jakarta, Bekasi, Pekalongan dan daerah-daerah lainnya.

Menurut Jubir HTI, Ismail Yusanto,  sebenarnya kalu mau obyektif, justru pelanggar dan pengkhianat terbesar terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah para penguasa negeri ini (legislatif, yudikatif dan eksekutif). Lihatlah UU Liberal yang lahir dari produk legislatif dan eksekutif seperti UU Migas  UU penanaman modal asing (PMA), UU perseroan terbatas (PT) dan masih banyak produk UU di negeri ini yang menguntungkan segelintir pejabat dan pengusaha. Hal itu jelas sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ini menunjukkan bahwa nama “Pancasila” hanya sebagai stempel untuk membungkam bahkan membubarkan gerakan-gerakan dari berbagai kelompok masyarakat (Islam) yang dianggap mengancam eksistensi rezim penguasa.

Lebih lanjut ia menuturkan RUU itu juga akan menjadi kemunduran besar mengingat Tap MPR no. XVIII/1998 sudah membatalkan Tap MPR no. II/1978 termasuk di dalamnya berbicara tentang asas tunggal. Karena itu, rancangan peraturan ini hanya akan membangkitkan trauma masyarakat terhadap otoritarianisme gaya Orde Baru.

Sementara itu mengenai pasal 12, 16 dan 17 yang mengatur tentang perijinan, Anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah Zuly Qodir mengatakan bahwa jika ormas harus memakai izin dalam semua kegiatannya, maka akan sulit bagi mereka untuk dapat menjalankan dan mengembangkan program-programnya. “ Masak mau berkumpul dan ngaji di kampung harus minta izin dulu sama pemmerintah,” kata Qodir yang mendukung penuh penolakan RUU Ormas tersebut.

Ketua PBNU Imam Aziz di Sleman, pada Senin (25/3), juga mengatakan bahwa RUU itu awalnya dibuat untuk menghormati hak asasi manusia dalam kebebasan berserikat dan berorganisasi. “Tapi kemudian tersesat ke lembah belantara yang ruwet, terjerembab kepada pengaturan yang tidak jelas di mana definisi dan peraturan-peraturan mengenai ormas terlalu luas dan banyak kerancuan,” kata Aziz.

Dia menegaskan, NU sudah menolak terhadap RUU tersebut. “Bahasa halusnya menunda, namun intinya sama, kita juga menolak,” terang Imam Aziz.

Sebenarnya masih ada beberapa pasal yang perlu pembahasan dalam RUU ini. Namun yang terpenting adalah pemerintah seharusnya memberikan jaminan berupa produk hukum yang kuat dalam rangka mengoptimalkan ormas-ormas yang ada di masyarakat.  Jangan sampai produk hukum yang dibuat justru mempersempit bahkan berpotensi menjadi alat untuk membubarkan ormas-ormas tersebut. (P04/R2). 

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply