WARGA PERANCIS INGINKAN HUKUM YANG TEGAS TERHADAP JILBAB

Paris, 15 Jumadil Awal/27 Maret 2013 (MINA) – Mayoritas rakyat Perancis mendukung hukum yang lebih keras kepada para pemakai jilbab di negara Eropa selatan, sebuah survei baru-baru ini mengungkapkan menempatkan jilbab sebagai sebuah kontroversi baru.

Jajak pendapat oleh pusat pemasaran dan opini BVA Perancis menemukan bahwa 86 persen dari undang-undang Perancis akan melarang “semua tanda-tanda keagamaan dan afiliasi politik” di sekolah-sekolah swasta dan sekolah dasar.

Menurut situs OnIslam, 83 persen responden mengatakan mereka akan kembali memberlakukan hukum pemakaian jilbab menjadi ilegal di semua wilayah bisnis pribadi. Hasil dari survei ini diperkirakan akan memicu perdebatan baru pada jilbab di Perancis.

Perancis melarang penggunaan jilbab dalam segala bentuknya dikarenakan pada dasar Negara yang mengusung sekularisme. Selama satu dekade terakhir, Prancis telah melewati sejumlah undang-undang kontroversial yang membatasi pemakaian simbol-simbol keagamaan di tempat umum.

Pada tahun 2004, Prancis melarang pemakaian jilbab bagi para Muslimah maupun pakaian wajib untuk beribadah di tempat umum. Beberapa negara Eropa akhirnya mengikuti contoh Perancis.

Prancis juga melarang mengenakan cadar wajah di depan umum pada tahun 2011. Perancis sendiri adalah rumah bagi minoritas Muslim sejumlah enam juta, terbesar di Eropa.

Pada bulan Oktober, sebuah jajak pendapat oleh departemen pendapat Ifop menemukan bahwa hampir setengah dari warga Perancis melihat Muslim sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka. Jajak pendapat juga mengemukakan bahwa sebagian besar warga Perancis melihat Islam memainkan peran yang terlalu berpengaruh dalam masyarakat mereka.

Pada bulan Januari, jajak pendapat lain oleh Ipsos dan Jean-Jaures Foundation menyatakan bahwa Perancis menjadi semakin prihatin dengan para imigran, globalisasi, dan media, dengan 74 persen percaya bahwa Islam tidak kompatibel dengan masyarakat Perancis.

Diskriminasi Agama

Jajak pendapat itu muncul setelah pengadilan tinggi Perancis memutuskan memberhentikan seorang wanita Muslim dari taman kanak-kanak swasta karena menolak melepaskan jilbabnya.

Wanita tersebut bernama Fatima Afif, yang dipecat dari pekerjaannya di sekolah Baby Loup lebih dari lima tahun yang lalu pada kesalahannya yang dianggap “kesalahan serius” karena menolak melepaskan jilbabnya.

Dalam ringkasan mengenai keputusannya, pengadilan menjelaskan bahwa karena sekolah Baby Loup adalah sebuah lembaga swasta yang stafnya tidak memberikan layanan publik, maka nilai sekularisme Perancis tidak berlaku. Hal tersebut memerintahkan taman kanak-kanak untuk membayar denda sejumlah 2.500 Euro untuk Fatima Afif. (T/P05/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply