11 TRILIUN DANA HAJI DIALIHKAN KE BANK SYARIAH

Foto: Kemenag doc

Jakarta, 7 Jumadil Akhir 1434/17 April 2013 (MINA) –  Dana haji sebesar 11 triliun rupiah segera dialihkan dari bank konvensional ke bank syariah dengan jangka waktu 1 tahun.

“Sesuai dengan tuntutan jamaah haji, ke depan seluruh dana haji sudah dikelola dengan sistem syariah,” kata Anggito, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), kepada pers di Jakarta, Rabu (17/4), sebagaimana website resmi Kemenag melaporkan.

Menurut Anggito, dana migrasi haji sebesar itu akan diserahkan kepada internal bank. Bank Penerima Setoran (BPS) nanti dikenai persyaratan, yaitu antara lain tidak dibenarkan menjadi bank talangan haji dan bank bersangkutan pun harus masuk dalam program penjamin lembaga penjamin simpanan (LPS).

“Bank bersangkutan harus menyatakan kesanggupannya, jika persyaratan tersebut tak diindahkan, maka bank itu tidak disertakan sebagai BPS dana haji,” kata Anggito yang sebelumnya menyelenggarakan pertemuan dengan kalangan perbankan di Gedung Kementerian Agama (Kemenag).

“Masa transisi migrasi dana haji dari bank konvensional ke bank syariah durasinya selama satu tahun,” tegas Anggito. Ia pun akan menunjuk tiga bank koordinator.

Di akui Anggito, tak semua bank syari’ah memiliki cabang di daerah terpencil. Karena itu jika ada Jemaah haji menyetor dana ke bank konvensional masih dibenarkan, dengan catatan bank konvensional hanya boleh mengendapkan uang selama lima hari.

Menurutnya, seluruh proses migrasi dana haji akan dievaluasi setelah enam bulan berjalan. Tujuan dari pemindahan dana tersebut untuk melayani Jemaah lebih maksimal lagi.

Disebutkan, pemindahan dana haji tersebut sudah sesuai Peraturan Menteri Agama PMA) Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Kebijakan tersebut, menurut pemerhati haji yang tak mau disebut namanya, kini pengelolaan dana haji makin mencerminkan ketegasan keberpihakan kepada jemaah haji. Karena itu, regulasi yang dikeluarkan itu diharapkan memberikan ketertiban dan semangat dalam tata kelola biaya penyelenggaraan ibadah haji, tegas Anggito.

Kebijakan yang baru tersebut diharapkan menjadikan pengelolaan dana haji yang makin baik. Selama ini publik memberi stigma pengelolaan dana haji rentan terhadap kebocoran, Kemenag melaporkan.

Kondisi sekarang penempatan dana haji di sukuk sebesar Rp35 triliun atau sekitar 63 persen, pada bank syariah sebesar 17 persen dan sisanya di bank non-syariah sebesar 20 persen.(T/P03/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply