ABBAS BICARAKAN PERSATUAN PEMERINTAH

Ramallah, 18 Jumadil Akhir 1434/27 April 2013 (MINA) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Sabtu (27/4), ia akan memulai pembicaraan dengan faksi yang berlawanan termasuk Hamas untuk membentuk pemerintah yang bersatu, langkah penting untuk memperbaiki hubungan yang rusak karena perpecahan internal, seperti yang dilansir WAFA dan dikutip MINA.

Tapi, menggarisbawahi perbedaan antara Abbas gerakan Fatah dan Hamas, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan Abbas tidak berkonsultasi dengan kelompoknya tentang langkahnya dan para Islamis hanya mendengar tentang hal itu dalam laporan media.

Hamas dan Abbas yang mengepalai Fatahyang memegang kekuasaan di wilayah pemerintahan sendiri di Tepi Barat yang diduduki Israel, telah berselisih sejak Hamas merebut Jalur Gaza singkat pada tahun 2007.

Upaya persatuan sebelumnya kandas karena Hamas dan Fatah tidak menyetujui agenda bersama, terutama tentang bagaimana menangani konflik dengan Israel. Hamas berkomitmen untuk kehancuran Israel sementara Fatah mendukung solusi hasil negoisasi bagi negara Palestina untuk berdampingan dengan Israel.

Kebutuhan untuk membentuk pemerintahan baru itu dipicu oleh pengunduran diri Perdana Menteri Salam Fayyad awal bulan ini karena keretakan antara dirinya dan Abbas dan telah menciptakan kesempatan bagi Abbas untuk membentuk pemerintah persatuan.

Abbas mengeluarkan pernyataan pada kantor berita resmi Palestina, Wafa, Sabtu (27/4) yang mendesak faksi untuk bekerja sama untuk membentuk pemerintah persatuan nasional yang akan bekerja menyiapkan pemilihan presiden dan parlemen.

Hamas dan Fatah telah berulang kali gagal menjembatani perbedaan politik mereka meski sudah menandatangani perjanjian rekonsiliasi yang dimediasi Mesir pada 2011. Belum ada langkah mendetail untuk melaksanakan kesepakatan itu.

Hamas menolak perjanjian damai sementara yang ditandatangani para pemimpin Fatah pada 1990-an dengan Israel. Pembicaraan perdamaian antara Israel dan Abbas telah terhenti sejak 2010 atas perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat.

Wasel Abu Youssef, seorang anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan tertinggi pengambilan keputusan Palestina yang dipimpin oleh Abbas, mengatakan hukum dasar Palestina diperlukan membentuk pemerintahan baru karena pengunduran diri Fayyad.

“Langkah Abbas telah pergi ke pengadilan Hamas untuk menyepakati tanggal penyelenggaraan pemilu dan mereka akan bertanggung jawab jika mereka menolak,” kata Abu Youssef kepada Reuters.

Abu Zuhri mengatakan pemilu tidak mungkin diselenggarakan dalam situasi saat ini di Tepi Barat karena Israel mempertahankan kontrol keseluruhan wilayah dan Fatah masih berbeda pendapat dengan Hamas. (T/P011/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

Rate this article!

Leave a Reply