INDONESIA HARUS MERATIFIKASI KONVENSI DAN PROTOKOL INTERNASIONAL

 Jakarta, 4 Jumadil Akhir 1434/14 April 2013 (MINA) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, bantuan pemerintah untuk korban Rohingya di Myanmar sedang dievaluasi. “Sekarang ini lagi kita Evaluasi,” kata pria yang sering disapa JK di Jakarta, Sabtu (13/4).

JK juga mengatakan, organisasi kemanusiaan tersebut terus memantau perkembangan kondisi Rohingya yang merupakan etnis minoritas Muslim di Myanmar.

Kekerasan struktural berlangsung terus dialami Muslim Rohingya, bahkan peningkatan aksi kekerasan yang dipimpin para biksu di Myanmar terjadi sejak 20 Maret 2013.

Muslim Rohingya terpaksa mengungsi dan menjadi ‘manusia perahu’, mencari negeri aman yang mau menerima mereka di Asia Tenggara atau di negeri manapun di seluruh dunia. Saat ini ada 1,5 juta orang Rohingya yang terusir dan tinggal terlunta-lunta di luar Arakan/ Myanmar. Kebanyakan mereka mengungsi di Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, Thailand, Indonesia dan lain-lain.

Ribuan warga Rohingya meninggalkan Myanmar dalam bulan-bulan belakangan ini dengan menggunakan kapal-kapal kayu.

Sementara itu, Heri Aryanto, Direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) mengatakan dalam rilis yang diterima Mi’raj News Agency (MINA), Indonesia harus segera meratifikasi konvensi dan protokol internasional tentang status pengungsi.

“Indonesia seharusnya memiliki regulasi yang jelas dan pasti mengenai penanganan imigran atau pengungsi termasuk memiliki kewenangan sendiri dalam melakukan penilaian, penentuan status, pemulangan, dan penempatan ke negara ketiga. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi dan protokol internasional tentang status pengungsi,” tegasnya.

Hal itu diungkapkan dengan terus terjadinya gelombang-gelombang baru manusia perahu dari Myanmar yang akan transit atau terdampar di Wilayah Indonesia. “Selama akar konflik di Arakan masih terpelihara, maka Indonesia akan terus kebanjiran Imigran dari Myanmar,” jelasnya.

Indonesia menjadi salah satu tujuan orang Rohingya karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman bagi Muslim Rohingya. Posisi geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menjadikan wilayah Indonesia sangat strategis, tidak hanya untuk kepentingan akses perdagangan transnegara tetapi juga jalur maritim internasional, khususnya dalam konteks negara yang berkonflik,

Indonesia menjadi negara transit bagi para imigran Rohingya yang hendak mencari suaka ke negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi dan Protokol Internasional tahun 1951 dan 1967 tentang Status Pengungsi, di antaranya adalah Australia.

Dia menambahkan, Kebijakan pemerintah Indonesia yang sampai dengan saat ini belum mau meratifikasi Konvensi dan Protokol Internasional terkait dengan Status Pengungsi tentunya dapat memicu gangguan psykologis deteni dan potensi konflik di dalam rudenim semakin besar.

“Dengan tidak diratifikasinya konvensi dan protokol tersebut maka Indonesia tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan tindakan-tindakan assestment, penentuan status pengungsi, dan penempatan pengungsi ke negara tujuan sehingga banyak deteni, termasuk Rohingya yang menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan apakah ditingkatkan statusnya menjadi pengungsi atau tidak, atau juga menunggu negara ketiga yang mau menerima Rohingya sebagai pengungsi internasional,” tambah Heri. (L/P02/P04/P01)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply