BENTROKAN BARU KONGO TEWASKAN SEBELAS GERILYAWAN

New York, 21 Jumadil Awal 1434/2 April 2013 (MINA) – Juru Bicara PBB Eduardo del Buey mengatakan, Senin (1/4), sebelas anggota  kelompok gerilyawan di bagian timur Republik Demokratik Kongo (DRC) tewas dalam bentrokan terbaru dengan pasukan pemerintah, lansir Press TV yang dipantau MINA.

“Pertempuran antara Aliansi Patriots untuk Kebebasan Negara Kongo (APCLS) dengan militer DRC berlangsung di Kitchanga, provinsi Kivu Utara,” kata del Buey.

Kitchanga berada di kawasan Masisi Kivu Utara, dekat dengan tempat tentara Kongo dan pasukan penjaga perdamaian PBB berada dalam pertikaian dengan gerakan perlawanan 23 Maret (M23).

Del Buey mengatakan seorang tentara militer juga terluka selama pertempuran. Sementara itu, Modern Ghana menyebutkan dalam situsnya, situasi di daerah itu dilaporkan kembali tenang, namun sekitar 1.500 warga sipil tetap berada di bawah perlindungan MONUSCO, misi penjaga perdamaian PBB di Kongo, yang memiliki basis di Kitchanga.

APCLS adalah kelompok bersenjata yang beranggotakan mayoritas etnis Hunde di bawah komando Janvier Buingo Karairi. Beberapa kelompok bersenjata, termasuk gerakan perlawanan M23, aktif di timur DRC dan berjuang untuk mengendalikan sumber daya mineral  yang besar di negara itu, seperti emas, timah utama, bijih kasiterit, dan coltan (kolumbit-tantalite), yang digunakan untuk membuat perangkat elektronik, termasuk ponsel.

Pada 29 Maret,  Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan kekuatan tempur baru untuk melakukan “operasi menyerang yang ditargetkan” terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Kongo Timur.

Anggota Dewan Keamanan yang berjumlah 15 negara menyetujui sebuah resolusi yang menetapkan brigade intervensi tersebut. Ini adalah pertama kalinya PBB memberikan pasukannya dalam mandat serangan.

Del Buey mengatakan PBB masih menunggu pemberitahuan resmi dari Kinshasa tentang tindakan yang akan diambil terhadap dua batalyon tentara pemerintah yang dituduh melakukan sedikitnya 126 pemerkosaan saat menarik dari selama serangan M23 di wilayah, November lalu.

Minggu lalu, dalam pertemuan antara Pimpinan PBB bidang penjaga perdamaian Herve Ladsous dan Menteri Luar Negeri DRC Raymond Tshibanda pekan lalu, PBB mengeluarkan batas waktu satu minggu bagi pemerintah Kongo untuk menindak kejahatan tersebut.

Del Buey mengatakan batas waktu itu berakhir Senin tengah malam. “Sementara ini sejumlah tindakan tepat dilaporkan telah diambil oleh pemerintah Kongo, MONUSCO masih harus menerima pemberitahuan resmi dari tindakan itu,” kata Del Buey.

PBB telah mengancam akan berhenti bekerja dengan tentara yang dituduh melakuklan kejahatan kecuali orang-orang yang bertanggung jawab diberi sanksi.

Sejak awal Mei 2012, hampir 3 juta orang telah meninggalkan rumah mereka di Kongo Timur. Sekitar 2,5 juta telah ditempatkan di Kongo, tapi lebih dari 460.000 telah menyeberang ke  negara tetangga, Rwanda dan Uganda.

Kongo telah menghadapi banyak masalah selama beberapa dekade terakhir, seperti kemiskinan yang parah, infrastruktur yang hancur, dan perang di timur negara itu yang berlangsung sejak 1998 dan tercatat  5,5 juta orang telah tewas. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply