DPR BAHAS RUU JAMINAN PRODUK HALAL BERSAMA MUI

Jakarta, 4 Jumadil Akhir 1434/14 April 2013 (MINA) – Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) di DPR telah berlangsung sangat alot selama dua periode sidang DPR sejak tahun 2004, di Jakarta (12/4).

Menurut Ketua Panja RUU JPH, H. Jazuli Juwaini, Lc., MA. paling tidak terdapat tiga peta pandangan utama yang mengemuka yakni masalah kelembagaan, peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sifat pengaturan selanjutnya, laporan MUI dan dipantau Miraj News Agency (MINA).

UU JPH ini jelas sangat dibutuhkan guna melindungi masyarakat dan produk yang tidak jelas kehalalannya. UU JPH harus menjadi momentum bagi kita bersama untuk lebih memperkuat jaminan negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin kehalalan dan kesehatannya, katanya.

Jaminan ini khususnya ditujukan kepada umat Islam yang menjadi umat mayoritas di negeri ini, sehingga merasa tenang, aman, dan nyaman dalam mengonsumsi produk-produk yang beredar di pasaran.

“Dan untuk menghindarkan deadlock karena tarik-ulur yang berlarut-larut, sehingga akan merugikan kepentingan umat, maka harus ada win-win solusion dari masing-masing pihak terhadap perbedaan-perbedaan yang mengemuka itu,” tandasnya.

Secara prinsip, tambah Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini, kami di DPR memastikan bahwa peran MUI sangat penting dalam konstruksi UU JPH yang akan datang, terutama dalam memberikan panduan sistem, standar, dan prosedur jaminanan halal. Tentu saja yang terpenting adalah dalam memberikan fatwa halal yang jelas menjadi domain kewenangan MUI.

Sedangkan Ketua MUI, DR. KH. Ma’ruf Amin mengemukakan, “Proses sertifikasi halal yang meliputi audit halal dan fatwa halal oleh MUI seperti yang telah berlangsung dan dilakukan selama ini. Sebab audit dan fatwa itu merupakan satu-kesatuan yang tak dapat dipisahkan.”

Fatwa halal yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai sertifikat halal merupakan garansi. Dan itu memberikan tanggung jawab kepada masyarakat secara horizontal, juga kepada Allah secara vertikal, bahwa produk yang dinyatakan halal dengan fatwa para ulama dan ditulis menjadi sertikat halal, itu benar-benar halal sesuai dengan kaidah syariah.

Sementara itu, MUI tidak menginginkan kalau kedua aspek itu terpisah, tidak utuh. Presiden RI juga telah sepakat dengan prinsip ini. Dalam perkembangannya, Presiden akan membuat ketentuan khusus yang memberikan otoritas kepada MUI. 

“Selain karena MUI telah melakukan proses sertifikasi halal ini selama kurun waktu lebih dari 24 tahun dan diterima oleh masyarakat luas di dalam maupun luar negeri, MUI juga merupakan representasi dari ormas-ormas Islam seluruh Indonesia,” ujar Maruf.

Ketua Umum MUI adalah Rois ‘Am Nahdhatul Ulama, wakil Ketua Umumnya juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, demikian pula para pimpinan MUI lainnya, merupakan pimpinan atau ketua-ketua ormas-ormas Islam Indonesia.

Berbagi Peran

MUI menginginkan adanya pembagian peran antara MUI dengan Pemerintah, dalam arti sebelum dan sesudah sertifikasi halal. Tokoh umat itu mengatakan yang diinginkan oleh MUI, sebelum produk disertifikasi halal, maka produk tersebut harus sudah dijamin aspek higinitas dan keamanannya, yang dalam istilah syariah disebut aspek thoyyib. Dan itu merupakan bagian pemerintah dengan Badan POM yang telah menunjukkan perannya selama ini. 

Kemudian dilakukan proses sertifikasi halal. Lalu setelah itu ada pula proses labelisasi, pengawasan dan penegakkan hukum tentang aspek kehalalan tersebut, serta penindakan atas pelanggaran yang terjadi, yang memang merupakan kewenangan pemerintah.

Selain itu, perlu juga dilakukan penyadaran dan sosialisasi tentang urgensi halal ini dengan aspek perundang-undangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepada masyarakat konsumen maupun produsen. Maka, berkenaan dengan hal-hal yang telah dikemukakan, tugas-tugas sebelum dan sesudah proses sertifikasi yang sangat luas dan berat itu dilakukan oleh pemerintah. (T/P012/R2).

 Miraj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply