INDONESIA HARUS LEBIH AKTIF SELESAIKAN MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA

Jakarta, 25 Jumadil Awwal 1434/ 6 April 2013 (MINA) – Pemerintah Indonesia harus lebih aktif berperan menyelesaikan perdamaian di Myanmar dan memberikan fasilitas yang layak bagi para pengungsi Rohingya Myanmar di Indonesia.

Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Nasrulloh Nasution,S.H. mengatakan hal itu kepada wartawan MINA (Mi’raj News Agency) di Jakarta, Jumat (5/4).

“Pemerintah Indonesia harus lebih aktif berperan dan terlibat langsung menyelesaikan perdamaian konflik di Myanmar dan masalah pengungsi Rohingya, khsususnya yang berada  di Indonesia,” kata Nasrulloh.

Nasrulloh menyampaikan sehubungan adanya bentrok fisik antara pengungsi Rohingya di Rumah Penampungan Imigrasi Redenim, Belawan, Medan, Sumatera Utara, Jum’at dini hari (5/4), yang menyebabkan delapan korban tewas.

Kondisi Rudenim dengan kamar berukuran lebih kurang 2 x 4 meter2 sedianya ditempati untuk tiga orang. Namun karena keterbatasan ruangan, sehingga ditempati enam orang, dari sejumlah 269 pengungsi ditambah personil keamanan sekitar 15 orang.

Nasrulloh mengatakan, ada beberapa faktor penyebab para pengungsi suatu warga di negara lain, seperti perbedaan latar belakang, tidak lengkapnya dokumen negara asal, akibat konflik berkepanjangan sehingga mereka menjadi trauma dan faktor ekonomi.

“Pemerintah harus memahami berbagai latar belakang pengungsi ini, juga menjadi perhatian kita bersama untuk menyelesaikan akar permasalahannya secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurutnya, perlu lebih dimaksimalkan penanganan para pengungsi dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia serta mengetahui latar belakang trauma psikologi yang sedang mereka hadapi. Kendala lainnya adalah soal kelebihan kapasitas di tempat pengungsian juga perludiupayakan alternatifnya.

“Tidak kalah pentingnya bukan hanya permasalahan penanganan imigran saja, tetapi penyeleasian konflik di Myanmar sendiri. Sehingga ketika para pengungsi dikembalikan ke negaranya, merasa aman dan tidak khawatir lagi. Bagi negara-negara tetangga juga akan terus membawa dampak jika tidak diselesaikan dengan baik,“ papar Nasrulloh.

“Soal regulasi kewenangan pemerintah dalam mengatur status pengungsi juga perlu terus dikoordinasikan dengan pengaturan lembaga internasional untuk pengungsi seperti UNHCR (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (International Organization for Migration),” tambahnya.

Ketua Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) Heri Aryadi, mengatakan, memang dengan jumlah sebanyak itu dan kurangnya personil keamanan, petugas kewalahan menangani pengungsi Rohingya.

Untuk itu, menurut Hery, guna mengantisipasi bentrokan fisik agar tidak tidak lagi, perlu ratifikasi secepatnya tentang Konferensi untuk Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967, terutama mengenai kewenangan untuk mengelola imigran bagi pemerintahan setempat, sehingga dapat diambil tindakan cepat dalam menangani kasus pengungsi. (L/P010/R1)

MINA (Mi’raj News Agency)

Leave a Reply