KETUA WATAN SALAFI: HAKIM MESIR BISA DIEKSEKUSI KARENA DUKUNG INTERVENSI ASING

Kairo, 18 Jumadil Akhir 1434/28 April 2013 (MINA) – Wakil Ketua Partai Watan Salafi Mesir, Yousri Hammad memperingatkan pada Sabtu (27/4), ketua klub hakim Mesir, Ahmad Zend dapat diberikan hukuman mati atas komentarnya yang dianggap mengundang intervensi asing di negeri piramid itu.

“Apakah hukum akan ditegakkan pada orang yang memanggil Obama di depan publik untuk mencampuri urusan dalam negeri Mesir ?” kata Hammad yang seorang rheumatology dalam akun media sosialnya menanggapi pernyataan Zend pada Senin lalu, sebagaimana Ahram melaporkan.

Media tersebut melaporkan, Zend yang memiliki kekebalan hukum sebagai hakim, mengkritik protes baru-baru ini yang dilaksanakan Ikhwanul Muslimin dan para pendukungnya yang menuntut perombakan di lembaga kehakiman.

“Saya akan mengajukan keluhan hukum ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) terhadap penyelenggara protes anti-peradilan kemarin sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’,”  kata hakim veteran tersebut dalam sebuah pidato publik, Senin lalu (22/4).

Lebih lanjut, dalam pidato tersebut, Zend meminta AS mengambil tindakan dan menghapus beban warga Mesir, terutama pada hakim-hakimnya.

“Saya memberitahu Obama, jika Anda tidak menyadari apa yang terjadi di Mesir, ini adalah krisis besar, dan jika Anda sadar, ini adalah krisis yang lebih besar,” kata El-Zend.

Hammad yang menggambarkan komentar Zend sebagai ‘main-main dengan keamanan negara dan kemandirian peradilan’ mengutip Pasal 77 KUHP Mesir yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan tindakan yang akan membahayakan kemerdekaan negara, persatuan atau keselamatan bertanggung jawab atas hukuman mati.

Pemimpin Salafi  tersebut melanjutkan  dengan menambahkan bahwa Pasal 77b juga menyatakan hukuman mati  berlaku juga untuk siapa pun yang mengintai negara asing atau meminta negara asing  melakukan sesuatu yang akan membahayakan Mesir.

Partai Watan merupakan salah satu partai yang mendukung unjuk rasa ‘pembersihan lembaga peradilan’ termasuk Front Salafi  Asala, Partai Raya, Partai Pembangunan dan Pengembangan Gamaa Islamiyah, Partai Reformasi dan Partai Rakyat.

Sedangkan, Partai  Nur Salafi yang merupakan partai kedua terbesar setelah Ikhwanul Muslimin, menolak untuk bergabung dengan unjuk rasa tersebut. Partai Watan pertama kali diluncurkan setelah partai Nur mengalami keguncangan dengan 150 anggotanya yang mengundurkan diri. (T/P03/P02).

Mi’raj News Agency (MINA) 

Leave a Reply