ARNO KUTUK PENEMBAKKAN POLISI MYANMAR PADA ANAK-ANAK MUSLIM ROHINGYA

 Jakarta, 19 Jumadil Akhir 1434/29 April 2013 (MINA)- Salah satu LSM internasional untu Rohingya yang berbasis di Inggris, Arakan Rohingya National Organitation (ARNO) mengutuk penembakan yang dilakukan oleh polisi pemerintah Myanmar terhadap sekelompok anak-anak Muslim Rohingya saat melancarkan protes damai Muslim Rohingya.

Insiden itu terjadi pada Jum’at pekan kemarin (26/4), saat tim operasional yang berseteru terdiri dari imigrasi, militer, Nasaka, polisi, dan aparat desa datang ke desa Thet Kay bin yang berdekatan dengan wilayah Kamp pengungsian Muslim Rohingya, Ba Du Phadi, ibukota Arakan, Sittwe (Akyab), untuk melakukan operasi terbaru dengan memaksa Muslim Rohingya mendaftar sebagai etnis “Bengali” dalam sensus penduduk.

Menurut pers rilis ARNO yang diterima Mi’raj News Agency (MINA), Senin (29/4), dalam insiden tersebut, Seorang korban anak laki-laki berusia 15 tahun, Muhammad Ali bin Kabir Ahmed dari Thet Kay Bin terluka dalam penembakan dan sekarang sedang dirawat di sebuah klinik swasta.

Sejak Jum’at (26/4), polisi juga telah menangkap enam Muslim Rohingya tidak bersalah dengan tuduhan yang mengarang. Mereka adalah U Ba Tha (47), U Kyaw Myint (46), Mohammad Hussain (45), Saw Lay Ma (35), San Lin (45) dan Kyaw Khin (40).

ARNO melaporkan, polisi Myanmar juga memburu Muslim Rohingya berusia lanjut dalam upaya untuk meneror masyarakat Muslim Rohingya. Semua itu telah dilakukan di bawah arahan Partai Pembangunan Nasional Rakhine (Rakhine Nationalities Development Party/RNDP) yang mendominasi pemerintah negara bagian Arakan dan menerapkan kebijakan pemusnahan Muslim Rohingya dengan restu dari pemerintah pusat Myanmar.

“Suasana teror telah dibuat sementara seluruh masyarakat Muslim Rohingya sedang terkena bencana kemanusiaan,” tegas ARNO.

Operasi sensus pertama dilakukan segera setelah kekerasan mematikan terhadap umat Islam di Arakan pada interval yang tidak teratur, Juni dan Oktober 2012. Namun, dihentikan ketika Rohingya menolak untuk didaftarkan sebagai etnis “Bengali”. Pada 10 April 2013 pemerintah kembali selektif menyiksa dan memaksa Muslim Rohingya untuk menyetujui dalam mendaftar sebagai etnis “Bengali” di kota Maungdaw dan Buthidaung.

Masyarakat Muslim Rohingya memiliki hak kolektif untuk hidup dalam kebebasan, perdamaian, dan keamanan sebagai orang-orang yang berbeda dan mereka memiliki hak untuk hidup. Myanmar adalah negara pihak pada Konvensi PBB tentang Hak Anak dan memiliki kewajiban dasar untuk ‘menghormati dan menjamin’ hak-hak dalam konvensi untuk anak-anak Muslim Rohingya tanpa diskriminasi apapun.

“Untuk memaksa masyarakat Muslim Rohingya untuk menerima ‘Bengali’ bertentangan dengan keinginan mereka untuk melakukan pembersihan etnis atau kejahatan internasional, dan fakta ini kita mengundang perhatian PBB dan masyarakat internasional,” kata ARNO.

ARNO meminta kepada pemerintah Burma Untuk mendaftarkan warga Muslim Rohingya sebagai etnis “Rohingya” dalam sensus sesuai dengan aspirasi asli dan sah mereka, serta menghentikan semua rencana untuk mencabut warga Muslim Rohingya dari integritas mereka sebagai orang-orang yang berbeda, atau nilai-nilai budaya atau identitas etnis mereka.

ARNO mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan yang memiliki tujuan atau efek menghalau warga Muslim Rohingya dari tanah mereka, sifat atau sumber daya, dan menghentikan pemindahan penduduk secara paksa pada mereka dan menciptakan situasi yang mendominasi bertujuan mengusir mereka dari tanah leluhur mereka.

ARNO juga mendesak untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara pihak, dan terjadi hak-hak anak-anak Rohingya sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hak Anak (UN Convention on the Rights of Child/CRC) dan melepaskan semua Rohingya yang telah ditangkap di bawah tuduhan palsu, dan untuk menyelidiki penembakan polisi Myanmar terhadap anak-anak Rohingya yang sedang melakukan protes damai mereka baru-baru ini dan membawa para pelaku ke pengadilan. (T/P010/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

 

Leave a Reply