MANTAN PANGLIMA TNI: TENTARA INDONESIA TIDAK MEMILIKI KEBANGGAAN

Jakarta, 16 Jumadil Akhir 1434/25 April 2013 (MINA) – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto dalam acara diskusi publik bertema Hubungan Militer-Sipil, Rabu (24/4) di Tebet, megatakan tentara militer Indonesia tidak memiliki kebanggaan sebagai garda terdepan.

“Tidak ada kebanggaan sebagai garda terdepan bagi tentara jika peralatan tidak ada yang bisa diandalkan,” kata Endriartono.

Menurut Endriartono, pasca reformasi TNI tidak terlibat dalam politik. Namun yang menjadi masalah bagi TNI, sekian tahun lamanya kondisi ekonomi TNI terlantar.

“Setelah TNI dilarang berbisnis, dana anggaran dari APBN tidak juga mengucur. Sekian puluh tahun TNI tidak diberikan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) yang bisa dibanggakan,” kata Panglima TNI di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati tersebut.

Pria kelahiran Purworejo itu mengggambarkan ilustrasi perseteruan antara militer Indonesia dan Malaysia di perbatasan.

“Kata tentara Malaysia, tidak usah tembak pesawat Indonesia, sebab ia akan jatuh sendiri (karena rusak). Ketika kapal Malaysia menyenggol kapal Angkatan Laut Indonesia, kata komandannya tidak usah ditembak, sebab dua kilometer lagi akan tenggelam sendiri,” kata Endriartono menggambarkan lemahnya kondisi peralatan tempur TNI.

“Sampai peristiwa tsunami Aceh, kita tidak punya Alutsista apa-apa, sehingga harus mendatangkan tentara dari seluruh dunia.”

Ditambah tidak ikutnya TNI dalam pemilu membuat pihak militer merasa tidak memiliki andil dalam menentukan pemimpin bangsa dan pemerintahan.

“Prajurit militer adalah warga negara yang juga memiliki hak pilih. Prajurit-prajurit tersingkir dari kehidupan masyarakat,” kata Endriartono yang menjabat Komandan Paspampres di akhir era Presiden Soeharto.

Ketika Pemilu tiba, kata Endriartono, Pemilu tidak memiliki mamfaat bagi militer. Saat ini TNI hanya menonton, berjaga membantu polisi.

“Kami merasa ini sangat tidak adil,” tegas Endriartono.

Menanggapi kekhawatiran akan pecahnya TNI jika ikut memilih, dibantah oleh Jenderal (Purn) yang pernah memutuskan TNI tidak memilih dengan alasan masa transisi yang belum jelas arahnya.

“Tidak akan terjadi perpecahan di TNI jika tentara ikut memilih. Hak pilih adalah hak individu warga negara, bukan hak institusi,” katanya. “Jika ada komandan yang mengarahkan, berarti melakukan politik praktis, pelanggaran seperti ini harus ditindak.” (L/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply