MESIR TARIK DIRI DALAM PERJANJIAN NON-PROLIFERASI NUKLIR

Kairo, 20 Jumadil Akhir 1434/30 April 2013 (MINA) – Mesir telah menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang ditandatangani di Jenewa sebagai bentuk protes atas kegagalan perjanjian internasional melaksanakan sebuah resolusi Timur Tengah bebas dari senjata nuklir.

Kementerian Luar Negeri Mesir, Mohammed Awad, mengatakan pada Senin (29/4), Mesir mengakhiri partisipasinya dalam perundingan antar negara selama dua pekan atas kegagalannya dalam melaksanakan resolusi 1995 yang menyerukan untuk pembentukan wilayah bebas senjata nuklir di wilayah tersebut.

“Kita tidak bisa menunggu selamanya untuk melaksanakan keputusan tersebut,” kata Awad seperti dikutip  Press TV yang dipantau Miraj News Agency (MINA), Selasa (30/4).

Awad menambahkan, tindakan ”walk out’ tersebut dimaksudkan untuk mengirim pesan kuat dari sikap tidak terima terhadap kurangnya keseriusan dalam urusan pembentukan sebuah zona bebas nuklir di Timur Tengah.

Sesi kedua dari komite persiapan tentang kajian Konferensi bagi para Pihak Perjanjian Non Proliferasi Nuklir 2015 yang dimulai pada 22 April 2013 kemarin dan berlanjut hingga 3 Mei mendatang di Jenewa.

Pertemuan tersebut untuk mengulas kemajuan dalam pelaksanaan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir 1970, sebuah perjanjian untuk mencegah menyebarnya persenjataan nuklir dan teknologi senjata.

Tujuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir 1970 untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan damai energi nuklir dan untuk memajukan tujuan dalam mencapai perlucutan senjata nuklir dan perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh.

Pada hari pertama konferensi, mantan Duta Besar Mesir untuk Jenewa Hisham Badr mengatakan, Mesir dan negara-negara Arab telah bergabung dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dengan pemahaman bahwa hal itu akan menyebabkan Timur Tengah benar-benar bebas dari persenjataan nuklir.

“Namun, lebih dari 30 tahun kemudian, satu negara di Timur Tengah, yaitu Israel, tetap berada di luar Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir,” katanya.

Kairo berkali-kali mendesak Tel Aviv untuk menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan memungkinkan Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) untuk memeriksa fasilitas nuklirnya. Namun, desakan tersebut ditolak oleh Israel.

Israel melaporkan akan mempertahankan antara 200 dan 400 hulu ledak atom. Namun, dalam kebijakan yang disebut dengan ambiguitas nuklir, Israel tidak pernah menyangkal atau membenarkan kepemilikan atas senjata pemusnah massal itu. 

Lebih lanjut, Israel tidak pernah mengizinkan setiap pengawasan internasional terhadap fasilitas nuklirnya. Israel juga menolak untuk bergabung dengan IAEA, sehingga membatasi para anggota dalam keperluan sipil untuk menggunakan teknologi nuklir. (T/P012/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Leave a Reply