MUHAMMADIYAH DUKUNG FATWA MUI

Jakarta, 7 Jumadil Akhir 1434/16 April 2013 (MINA) – Di antara tugas pemerintah adalah menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang harmonis, maka berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang tengah berlangsung di DPR, pemerintah harus mencegah jangan sampai terjadi perang fatwa yang akan mengakibatkan terjadinya keresahan atau bahkan konflik sosial. Demikian menurut ketua MUI, Dr Anwar Abbas, MM, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dengan MUI di Jakarta (14/4) laporan MUI yang dipantau Miraj News Agency (MINA).

Ia menambahkan, bahwa tokoh umat yang juga mengemban amanat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menekankan, “Saya ingin menggaris-bawahi tentang RUU yang sedang dibahas tersebut.

Kalau Rancangan Undang-Undang RUU yang akan disahkan ini memberikan peluang kepada selain MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang halal-haram untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika maka saya sudah bisa memperkirakan, akan terjadi perang fatwa. Dan kalau terjadi perang fatwa tentu akan terjadi malapetaka bagi umat,” ujarnya. 

Ia pun mengemukakan pertanyaan retoris, “Lantas timbul pertanyaan, apa tugas pemerintah dalam hal ini?” Kemudian ditandaskannya, “Jelas, salah satu tugas pemerintah adalah menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang harmoni. Berkenaan dengan hal ini, tegasnya lagi, pemerintah berkewajiban mencegah sebab-sebab yang akan menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat sejak dini.  

Pimpinan Muhammadiyah,  Din Syamsuddin  menjelaskan seraya mengingatkan agar mengambil pelajaran dari kasus sidang Itsbat oleh Kementerian Agama yang hampir selalu terjadi setiap tahun.

Yakni tentang penetapan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Menurutnya, objek yang dibahas oleh para peserta sidang, yakni para utusan dari Ormas-ormas Islam, dengan pimpinan Menteri Agama ialah sama-sama tentang terbitnya bulan, atau hilal Ramadhan dan Idul Fitri. Namun hampir juga selalu timbul perbedaan pendapat yang sengit berkenaan dengan hal tersebut. 

Dengan analogi itu, menurutnya, jika diberikan peluang kepada Ormas-ormas atau lembaga selain MUI untuk memberikan fatwa halal-haram atas produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sangat dikhawatirkan akan terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang sengit.

Jika dibiarkan berlarut-larut akan memicu terjadinya konflik social, Karena produk pangan tersebut merupakan keperluan hidup sehari-hari bagi masyarakat. Maka jelas pemerintah berkewajiban mencegah kemungkinan terjadinya konflik social tersebut, dengan menutup kemungkinan penyebab terjadinya hal yang dikhawatirkan ini sejak dini. 

Sementara itu, pemimpin muhammadiyah menuturkan, sebenarnya kami di Muhammadiyah lebih siap untuk melakukan proses sertifikasi halal dan menetapkan fatwa halal-haram. Karena kami memiliki banyak tokoh ulama yang berkompeten.

Kami juga memiliki banyak tenaga ahli dan perguruan tinggi yang telah diakui bahkan berakreditasi “A” sangat baik, dengan berbagai sarana laboratorium yang sangat memadai.

Namun kami berlapang dada dan mendukung bahwa proses sertifikasi halal (SH) dan fatwa halal dilakukan oleh MUI sebagai wadah berhimpunnya ormas-ormas Islam, para ulama, zhuama dan cendekiawan Muslim. 

Oleh karena itu, kami meminta pemerintah menyerap aspirasi ini dengan penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) JPH yang aspiratif sesuai dengan harapan umat. Demikian ia menandaskan apirasi yang dikemukakannya dalam sidang RDP tersebut.(T/P012/R2).

 Miraj News Agency (MINA) 

 

 

 

 

 

Rate this article!

Leave a Reply