PANTAI GADING MULAI PENGGALIAN PULUHAN KUBURAN MASAL

Abidjan, 25 Jumadil Awal 1434/6 April 2013 (MINA) – Pemerintah Pantai Gading mulai melakukan penggalian jasad puluhan kuburan massal yang terjadi pada kekerasan pasca-pemilu 2011 di negara itu, seperti yang dilansir Al Jazeera Kamis (4/4) dan dipantau MINA.

Penggalian ini dimulai hari Kamis sebagai laporan baru yang menuduh Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara, gagal  membawa pendukungnya ke pengadilan atas kejahatan mereka yang diduga dilakukan selama konflik.

Menteri Kehakiman Gnenema Coulibaly yang memimpin penggalian, mengheningkan cipta di lokasi sebelum penggalian dimulai pada kuburan pertama di dasar sebuah masjid di distrik Yopougon Abidjan.

Kuburan berisi empat mayat pria berusia 17 sampai 35, yang dibunuh pada puncak kekerasan, April 2011, saat mempertahankan masjid dari serangan para pendukung mantan Presiden Laurent Gbagbo.

Lebih 3.000 orang tewas selama lima bulan setelah Gbagbo menolak untuk mengakui kekalahan dari Ouattara dalam pemilu November 2010.

Memenuhi permintaan  pemimpin dan kerabat laki-laki mereka yang meninggal di masjid, Coulibaly mengatakan “situasi keamanan yang berlaku” selama konflik membuat pemakaman yang layak mustahil dilakukan bagi banyak keluarga.

Sensus pemerintah mengidentifikasi 57 kuburan untuk penggalian di ibukota Abidjan saja, banyak yang berisi beberapa mayat. “Kuburan-kuburan masal tersebut diduga mengubur lebih dari 400 mayat. Proses penggalian akhirnya akan diperluas ke seluruh negeri,”  kata Coulibaly.

Tim investigasi lemah

Daerah Yopougon adalah flashpoint selama kekerasan, dan Coulibly mengatakan 36 dari 57 kuburan yang diidentifikasi di Abidjan terletak di kabupaten tersebut. Kekerasan berlanjut di Yopougon selama berminggu-minggu setelah Gbagbo ditangkap dari bunker setelah intervensi PBB dan militer Perancis, mantan penjajah Pantai Gading.

Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis, Human Rights Watch (HRW) mengkritik pejabat pengadilan karena gagal memunculkan strategi untuk menyelidiki kejahatan berat yang dilakukan selama konflik. Kedua kubu yang bersengketa melakukan kekejaman, termasuk ratusan pembunuhan di luar hukum, penyelidikan komisi nasional melaporkan Agustus  tahun lalu.

HRW mengatakan sementara ini lebih dari 150 pendukung mantan Presiden Laurent Gbagbo telah didakwa sehubungan dengan kekerasan pasca-pemilu, namun tidak ada loyalis Ouattara yang didakwa, memicu tuduhan “victor’s justice” (Pemenang Keadilan).

Sebuah Tim Investigasi Khusus yang dibentuk untuk melakukan investigasi kriminal dinilai lemah dan kewenangannya telah dipertanyakan ketika berusaha menyelidiki kejahatan yang dilakukan di luar Abidjan, kata laporan itu.

Direktur kelompok hak asasi manusia PBB, Philippe Bolopion mengatakan Ouattara berulang kali berjanji menampung semua laporan pelaku kejahatan berat untuk diperhitungkan. “Ketakutan kami adalah jika impunitas (kekebalan hukum) terus, siklus kekerasan di Pantai Gading akan  benar-benar rusak,” katanya. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply