PEMERINTAH DIMINTA PERBAIKI RUU PERLINDUNGAN TKI

Jakarta, 8 Jumadil Akhir 1434/ 18 April 2013 (MINA) – Pemerintah harus memperbaiki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), mulai dari proses perekrutan hingga penempatan di luar negeri.

Nurus S Mufidah, Koordinator Jaringan Advokasi Revisi Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (JARI-PPTKLN) mengatakan dalam acara Media Briefing Sosialisasi Pokok-Pokok Pikiran Tentang  RUU Perlidungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, di Jakarta, Rabu (17/4).

Menurutnya, banyak masalah TKI yang harus diperbaiki, mulai dari minimnya pelatihan berbasis keahlian kerja, sulitnya jangkauan pelatihan ke daerah-daerah, hingga perlunya sertifikasi.

“Pendidikan bahasa terhadap calon TKI untuk bekal mereka serta pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah juga harus dikelola dengan baik, bukan sekedar diserahkan kepada pihak swasta yang tergolong memberikan perlindungan sangat lemah,” ujar Mufidah, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia.

Ia juga meminta pemerintah menyeleksi calon majikan dan jenis pekerjaan yang akan dijalankan calon TKI, sehingga dapat dipantau dengan mudah,” ujarnya.

Eva Kusuma Sundari, Anggota Panitia Kerja RUU PPILN menyebutkan, permasalahan lainnya adalah lemahnya kinerja Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam pelayanan ke negara tujuan dan lemahnya penegakkan hukum.

“Masalah ini berdampak pada minimnya perlindungan pekerja di luar negeri, terlihat dari tingginya kasus-kasus yang dialami mereka mengingat lemahnya sistem pengawasan dan kinerja pendataan,” tambah Eva.

Eva berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membangun pengawasan efektif dan infrastruktur yang jelas serta melakukan pendataaan yang baik terhadap pekerja migran.

Muhamad Hakim, Sekjen Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRT & BM) mengatakan, pemerintah harus mewujudkan perlindungan dan pengawasan rumah tangga dan pekerja migran.

Ia berpendapat, peran media sangat diperlukan dalam membantu dan saling memberikan Informasi kepada publik agar masyarakat mengetahui masalah perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. (L/P010/R1).

MINA (Mi’raj News Agency)

Leave a Reply