PERANCIS USULKAN RESOLUSI PBB BERLAKU DI MALI

Pretoria, Afrika Selatan,7 Jumadil Akhir 1434/16 April 2013 (MINA) – Perancis telah menyebarkan rancangan resolusi PBB, Senin (15/4) melalui Associated Press, yang akan memberi otorisasi kepada pasukan penjaga perdamaian PBB untuk menstabilkan kota-kota utama di Mali Utara dan membantu mengampanyekan kembali demokrasi.

Selain itu, resolusi yang diusulkan oleh Paris itu bertujuan memperluas kewenangan pemerintah di seluruh wilayah yang rusak oleh konflik perang, Independent Online di Afrika Selatan melaporkan yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA).

Rancangan resolusi baru akan memberi wewenang pasukan Perancis untuk campur tangan mendukung pasukan PBB atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

Draft tersebut akan memberi otorisasi pasukan PBB yang terdiri 11.200 personil militer dan 1.440 polisi internasional untuk mengambil alih misi dari 6.000 anggota pimpinan Afrika di Mali tanggal 1 Juli.

Namun dikatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menunda pengiriman pasukan jika kelompok gerilyawan terus menyerang di daerah tempat pasukan PBB akan beroperasi, atau jika pasukan militer internasional sedang melakukan operasi tempur besar di daerah tersebut.

Presiden Chad Idriss Deby Itno mengumumkan, Senin, bahwa 2.000 pasukannya yang dianggap sebagai pejuang gurun terbaik, mundur dari perang Mali.

“Tentara Chad tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi jenis pertempuran gerilya yang muncul di Mali Utara. Tentara kami akan kembali ke Chad. Mereka telah menyelesaikan misi,” kata Itno.

Tapi dia tidak menutup kemungkinan kontribusi yang Chad kepada pasukan penjaga perdamaian PBB. Mandat pasukan PBB, sebagaimana yang dijabarkan dalam rancangan resolusi, tidak termasuk melakukan mengejaran terhadap gerilyawan.

Resolusi juga akan mengizinkan pasukan PBB mendukung peta jalannya pemerintahan transisi, menuju pemulihan penuh tatanan konstitusional dan persatuan nasional di Mali, termasuk mempromosikan dialog politik nasional, mendukung organisasi dan pelaksanaan pemilihan presiden yang dijadwalkan 7 Juli serta pemilu legislatif pada 21 Juli.

Mali jatuh dalam kekacauan setelah kudeta Maret 2012 yang menciptakan kekosongan keamanan. Kondisi itu dimamfaatkan oleh gerakan perlawanan sekuler Tuareg yang telah lama merasa terpinggirkan oleh pemerintah Mali, untuk mengambil setengah dari utara sebagai tanah air baru. Namun, gerakan Tuareg diusir oleh kelompok Islam yang memberlakukan hukum syari’ah di utara.

Perancis meluncurkan operasi militer 11 Januari melawan pejuang Islam yang sebagian terkait dengan al-Qaeda, setelah mereka mulai bergerak ke selatan, menguasai pemerintah daerah di kota-kota kunci.

Didukung oleh tentara Chad, pasukan Prancis memukul keluar pejuang Islam dari kota-kota besar di Mali Utara, meskipun banyak bersembunyi di gurun dan terus melakukan serangan. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply