PRESIDEN SUDAN BEBASKAN SEMUA TAHANAN POLITIK

Khartoum, 21 Jumadi Awal 1434/1 April 2013 (MINA) – Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan, Senin (1/4) di Khartoum, ia akan melepaskan semua tahanan politik, mengurangi ketegangan menyusul perjanjian baru dengan Sudan Selatan, seperti yang dilansir Modern Ghana yang dipantau MINA.

“Hari ini, kami mengumumkan keputusan untuk membebaskan semua tahanan politik dan memperbaharui komitmen kami kepada semua kekuatan politik mengenai dialog,” kata Bashir dalam pidato pembukaan sesi baru parlemen, tanpa menyebutkan jumlah tahanan yang akan dibebaskan.

“Kami mengkonfirmasi, kami akan terus komunikasi dengan semua kekuatan politik dan sosial tanpa terkecuali, termasuk mereka yang bersenjata, untuk dialog nasional yang akan membawa solusi untuk semua masalah,” kata presiden.

Pernyataan itu menguraikan tawaran yang dibuat pekan lalu oleh Wakil Presiden Ali Osman Taha, yang mengulurkan tangan untuk gerakan perlawanan di negara bagian Kordofan Selatan dan Blue Nile, serta partai politik oposisi, yang ia undang untuk bergabung dalam dialog konstitusional.

Namun aliansi partai oposisi dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N) menolak panggilan wakil presiden itu.

Sementara itu, BBC melaporkan bahwa pengumuman Bashir disambut baik Human Rights Watch (HRW), yang mengatakan pihaknya berharap hal itu akan mengakhiri penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang di bawah hukum keamanan nasional yang ketat di Sudan.

“Ada pola kronis pelanggaran hak asasi manusia di Sudan,” kata aktivis HRW Sudan, Jehanne Henry.

Dia mengatakan organisasinya mendengar kasus setiap bulan di mana orang yang dianggap memiliki opini politik tidak sesuai dengan pemerintah akan ditahan.

Sudan menghadapi ketegangan keamanan yang tinggi sejak Sudan Selatan merdeka pada 2011. Ketegangan dengan tetangga baru kian tegang dengan pecahnya gerakan perlawanan di kedua sisi perbatasan dan sengketa minyak yang meningkat ke ambang perang pada bulan April tahun lalu.

Namun, September, pemimpin kedua negara menandatangani kesepakatan, dimediasi oleh Uni Afrika, untuk melanjutkan penjualan minyak dan mendirikan zona penyangga demiliterisasi.

Bulan lalu, Bashir, yang berkuasa melalui kudeta tahun 1989, mengatakan ia akan mengundurkan diri pada pemilu berikutnya tahun 2015, karena Sudan memerlukan “darah segar”. (T/P09/R2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply