ORGANISASI HAM : RIBUAN MUSLIM ROHINGYA DIPAKSA PINDAH

Myanmar, 12 Jumadil Akhir 1434/22 April 2013 (MINA) – Organisasi HAM Human Rights Watch (HRW) melaporkan, lebih dari 125.000 Muslim Rohingya telah secara paksa dipindahkan dalam dua gelombang kekerasan pada Mei dan Oktober 2012.

Menurut laporan yang dirilis organisasi non pemerintah yang berbasis di New Yorkitu pada Senin (21/4) dengan judul ‘All You Can Do Pray‘, pembersihan etnis dan kejahatan kemanusiaan telah dilakukan terhadap Muslim Rohingya, satu-satunya etnis yang masih tertindas di Myanmar.

Dalam laporan tersebut terdapat gambar satelit yang menunjukkan hampir 5.000 bangunan dan sebagian besar lahan milik Muslim Rohingya telah hancur.

Menurut laporan itu, serangan Oktober 2012 dikoordinasikan oleh pejabat pemerintah Myanmar, dari partai nasionalis etnis Rakhine dan biksu. Serangan paling mematikan terjadi pada 23 Oktober 2012, di mana saksi mengatakan sedikitnya 70 Muslim Rohingya, termasuk 28 anak dibantai di kota Mrauk U.

PBB menjelaskan, Muslim Rohingya sebagai salah satu penduduk minoritas yang paling teraniaya di dunia.

Kebanyakan Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine barat, Myanmar ditolak untuk mendapatkan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar dan mengklaim mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh dan sering menyebut mereka sebagai Bengali.

Pemerintah Myanmar membantah laporan tersebut dan mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kekerasan pada saat pasukan pemerintah bergabung dalam serangan yang ditujukan terhadap Muslim Rohingya.

Sementara itu, Wakil direktur HRW Asia Phil Robertson  menegaskan, pemerintah terlibat akan pembersihan etnis Rohingya.

“Pemerintah Burma terlibat dalam kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya yang berlanjut ampai hari ini melalui penolakan bantuan dan pembatasan pergerakan,” kata Robertson.

Robertson mengkritik pemerintah dengan mengatakan, pemerintah perlu menempatkan diri dan segera menghentikan pelanggaran dan menghukum para pelaku atau harus bertanggung jawab atas kekerasan lebih lanjut terhadap kaum minoritas di Rohingya.

Dalam menanggapi surat HRW, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa angkatan bersenjata, kepolisian, dan milisi telah menangani konflik antara dua komunitas sesuai dengan hukum, aturan, serta mengurus peraturan yang memberikan keamanan untuk memulihkan hukum, ketertiban dan ketenangan.

Menurut laporan Pusat Informasi dan advokasi Rohingy-Arakan (PIARA), Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim yang mendiami wilayah Arakan sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, yang dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Rakhine. Itu sebabnya orang-orang Muslim yang mendiami wilayah Rohang disebut dengan Rohingya – dikenal juga dengan Muslim Arakan – yang populasinya berjumlah lebih kurang 1,5 juta – 3 juta jiwa.

Sejak 1948, pemerintah Myanmar melalui rezim militernya telah menimbulkan konflik vertical dengan Muslim Rohingya yang menyebabkan Muslim Rohingya terusir paksa dari tanah air mereka melalui serangkaian tindakan eliminasi sistematis berupa penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pembantaian, pelecehan, pemerkosaan, pembakaran, penghancuran rumah dan masjid, penyitaan harta benda, pembatasan kemerdekaan bergerak, perbudakan, dan penghinaan terhadap agama.

Akibat kekerasan struktural yang berlangsung begitu panjang, maka Muslim Rohingya terpaksa mengungsi dan menjadi ‘manusia perahu’, mencari negeri aman yang mau menerima mereka di Asia Tenggara atau di negeri manapun di seluruh dunia. Tidak jarang para manusia perahu itu tenggelam ataupun mati karena kelaparan dan kehausan di tengah laut. Banyak pula yang ditahan atau diperlakukan semena-mena di negara-negara transit atau di negara-negara penerima mereka. (T/P08/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

 

 

Leave a Reply