SUU KYI SESALKAN KETERASINGAN MUSLIM DI NEGERINYA

Tokyo, 9 Jumadil Akhir 1434/18 April 2013 (MINA) – Ikon demokrasi Myanmar (Burma) Aung San Suu Kyi menyesalkan pembatasan dan keterasingan umat Islam di negerinya dan menyerukan reformasi undang-undang kewarganegaraan untuk membantu minoritas agar merasa lebih aman di negara Buddhis, Rabu (17/4), Tokyo.

“Saya sudah bertemu beberapa pemimpin Muslim baru-baru ini. Hal ini sangat menyedihkan, karena tidak satupun dari mereka telah berkunjung ke negara lain selain dari Burma,” kata Suu Kyi dalam konferensi pers kunjungannya ke Jepang.

“Ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Kita harus belajar untuk mengakomodasi orang-orang dengan pandangan yang berbeda dari kita.”

Muslim Burma telah berulang kali mengalami serangan kekerasan sektarian di negara berpenduduk mayoritas Budha tersebut.

Awal bulan ini, lebih dari 43 orang tewas dan beberapa masjid dibakar dalam serangan sektarian di Burma Tengah setelah perdebatan antara pasangan Buddha dan pemilik toko emas Muslim di Meiktila.

Kerusuhan itu terjadi setelah serangan terhadap etnis Muslim Bengali yang dikenal sebagai Rohingya, dalam bentrokan sektarian yang mematikan di Burma Barat.

Biksu Budha disalahkan karena menghasut kebencian terhadap umat Islam dengan pemberitaan yang disebut “Gerakan 969” yang merupakan bentuk radikal nasionalisme anti-Islam yang mendesak umat Budha memboikot Muslim yang mengelolah toko dan pusat layanan.

“Saya yakin kita bisa mencapai keberhasilan ekonomi, tetapi tanpa perdamaian dan persatuan kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan kesuksesan ekonomi yang berkelanjutan,” Kata Suu Kyi.

Muslim Burma sebagian besar berasal dari India, Cina dan keturunan Bangladesh, mencapai sekitar empat persen dari sekitar 60 juta penduduk Burma.

Muslim memasuki Burma secara masal untuk pertama kalinya sebagai buruh yang diwajibkan dari anak benua India selama pemerintahan kolonial Inggris, yang berakhir pada tahun 1948.

Namun, meskipun sejarah mereka panjang di Burma, mereka tidak pernah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam negeri.

Kewarganegaraan

Pemenang Nobel itu menyerukan reformasi hukum kewarganegaraan di Burma untuk membantu mengakomodasi Muslim.

“Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa  hukum (kewarganegaraan) tidak sesuai dengan standar internasional,” kata Suu Kyi kepada wartawan. “Pemerintah Burma harus memiliki keberanian untuk melakukannya.”

Muslim Rohingya telah ditolak hak-hak kewarganegaraannya sejak amandemen undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 dan diperlakukan sebagai imigran ilegal di rumah mereka sendiri.

Pemerintah Burma sebagaimana mayoritas Budha juga menolak mengakui istilah “Rohingya”, tapi menyebut mereka sebagai “Bengali”.

Suu Kyi telah menerima kemarahan umat Islam karena gagal berbicara menentang diskriminasi terhadap Rohingya di Burma.

Tapi ikon Burma itu mengatakan bahwa dia “bukan penyihir” dan tidak akan dapat memecahkan perselisihan etnis yang sudah lama berlangsung.

“Untuk menetapkan aturan hukum bukan hanya tentang peradilan, ini tentang administrasi, ini tentang pemerintah, ini tentang kepolisian kita, ini tentang pelatihan yang kami berikan kepada pasukan keamanan, “katanya kepada mahasiswa di Universitas Tokyo.

Menurut Suu Kyi pengadilan Burma tidak memenuhi standar demokrasi karena mereka benar-benar didominasi oleh eksekutif.

“Mereka ingin saya berbicara tentang bagaimana  membuat perbedaan komunal menghilang. Aku bukan seorang penyihir,” katanya. “Perbedaan membutuhkan waktu lama untuk memilah-milah.”

“Kita harus membangun suasana keamanan di mana orang-orang dengan pendapat yang berbeda bisa duduk dan bertukar ide dan memikirkan hal-hal yang kita miliki bersama,” tambah Suu Kyi. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)

Leave a Reply